ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat komitmen berkolaborasi dalam pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah yang digelar di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat (17/4/2026) kemarin.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Dewan Lingkungan Hidup, hingga unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga : Munafri–Aliyah Hadirkan Lampu Tenaga Surya di Kepulauan, Armada Laut Segera Terwujud
Dalam forum tersebut terungkap, capaian pengelolaan sampah Kota Makassar saat ini masih berada di kisaran 2 persen, atau masih jauh dari target nasional sebesar 51,2 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar untuk segera dilakukan langkah percepatan dan pembenahan sistem.
Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, menyampaikan bahwa salah satu penguatan yang perlu dilakukan adalah pengembangan bank sampah.
Baca Juga : FGD DLH Makassar, Melinda Aksa Tekankan Solusi Konkret Atasi Krisis Sampah
“Dari kebutuhan sekitar 300 unit, saat ini baru sekitar 100 bank sampah yang aktif beroperasi,” katanya.
Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber atau rumah tangga menjadi kunci utama dalam sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
“Untuk itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah kota,” jelasnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bersiap Hadapi El Nino Godzilla, Antisipasi Krisis Air Bersih Jadi Fokus Utama
Sejalan dengan itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Marini Ambo Wellang, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya pada tahap hulu dan tengah (upstream dan midstream).
Ia menilai peran camat dan lurah sangat strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta memastikan implementasi kebijakan di tingkat wilayah berjalan optimal.
“Sinergi seluruh pihak menjadi kunci. Penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Baca Juga : 60 Lapak PKL di Tamalanrea Ditertibkan
Sementara itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup lainnya, Irwan Ridwan, mengingatkan bahwa kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.
“Jika tidak dilakukan intervensi signifikan, daya tampung TPA diperkirakan hanya mampu bertahan dalam kurun waktu sekitar 18 bulan ke depan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menegaskan perlunya transformasi sistem pengelolaan sampah, khususnya dengan menghentikan praktik open dumping.
Baca Juga : Munafri Alihkan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Untuk Pendidikan dan Infrastruktur di Daratan Hingga Pulau
“Ke depan, kita harus beralih ke sistem sanitary landfill, di mana hanya residu yang masuk ke TPA,” katanya.
“Pemilahan harus dimulai dari sumber, sehingga volume sampah yang dibuang dapat ditekan secara signifikan,” lanjutanya.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar juga tengah merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar, termasuk Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tamangapa dengan kapasitas sekitar 1.300 ton per hari.
Baca Juga : 27 Lapak PKL di Kecamatan Tallo Ditertibkan
“Selain itu, pemanfaatan teknologi pengolahan seperti Refuse Derived Fuel (RDF), gasifikasi, dan pirolisis turut didorong untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah,” jelasnya.
FGD ini juga membahas tantangan utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah.
Meski demikian, beberapa wilayah menunjukkan capaian positif, salah satunya Kecamatan Tallo yang mampu mereduksi sekitar 50 ton dari total 89 ton sampah per hari melalui integrasi program pengelolaan sampah dan urban farming.
Baca Juga : Kapal Antar Pulau Segera Beroperasi, Gratis Layani Warga Kepulauan di Makassar
Namun di sebagian wilayah lainnya, masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa pembayaran retribusi sampah sudah cukup, tanpa diikuti kewajiban memilah sampah dari sumbernya.
Berdasarkan data, timbulan sampah di Kota Makassar mencapai sekitar 1.034 ton per hari, dengan lebih dari 900 ton di antaranya belum terkelola secara optimal.
Helmy menambahkan, sebagai langkah penguatan, Pemerintah Kota Makassar, tengah menyiapkan tenaga edukator persampahan yang akan bertugas melakukan sosialisasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Implementasi SAKIP, Wali Kota Minta Komitmen dan Konsistensi Kinerja
“FGD ini bahwa, penanganan sampah di Kota Makassar membutuhkan langkah luar biasa melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan peran wilayah, serta transformasi perilaku masyarakat,” ungkap Helmy.
Sebagai tindak lanjut, forum FGD selanjutnya akan difokuskan pada pemetaan persoalan persampahan di masing-masing kecamatan.
Setiap camat diminta menyusun mapping permasalahan serta menghadirkan solusi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Hadiri Puncak HUT ke-66 Barru, Borong Produk UMKM Lokal
“Hal ini, sebagai bagian dari strategi penanganan yang lebih terarah dan efektif,” tutupnya.
