ABATANEWS, MAKASSAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mempertegas komitmennya dalam mengawal dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Komitmen ini dikupas tuntas dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Makassar yang digelar baru-baru ini.
Rapat Monev tersebut menjadi instrumen krusial untuk memastikan setiap aspirasi warga yang diserap melalui reses para legislator dapat terakomodasi secara presisi ke dalam skema perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, mengungkapkan bahwa Pokir DPRD merupakan instrumen vital dalam menangkap kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, ia memastikan Bappeda Makassar akan bertindak sebagai garda terdepan dalam proses penyelarasan dokumen perencanaan.
Baca Juga : Kepala Bappeda Makassar Tekankan Nilai Pancasila dalam Pembangunan
”Pokir DPRD adalah hasil reses anggota dewan yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Tugas kami adalah mengawal agar usulan tersebut masuk dalam dokumen perencanaan, baik RKPD maupun APBD, sesuai dengan prioritas pembangunan,” ujar Dahyal.
Dahyal menambahkan, fokus utama dari Monev ini adalah melihat sejauh mana usulan masyarakat dapat direalisasikan tanpa keluar dari koridor program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Bappeda Makassar menegaskan tidak ingin aspirasi masyarakat hanya berakhir sebagai tumpukan berkas di meja kerja. Dahyal menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari pengusulan hingga eksekusi di lapangan.
Baca Juga : Kemendagri Nobatkan Kota Makassar Terbaik I Creative Financing, Dapat Insentif Rp3 Miliar
”Pokir adalah amanah masyarakat. Kami di Bappeda berkomitmen menjaga akuntabilitas agar setiap usulan diwujudkan dalam bentuk program nyata, bukan sekadar catatan di dokumen perencanaan,” tegasnya.
Selain sebagai fungsi kontrol, rapat Monev ini diharapkan mampu mempererat kolaborasi antara pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemkot). Menurut Dahyal, keberhasilan pembangunan di Kota Makassar sangat bergantung pada keselarasan pandangan antara kedua lembaga tersebut
”Monitoring ini menjadi momentum untuk melihat capaian sekaligus membedah solusi atas hambatan yang muncul di lapangan. Kolaborasi ini adalah kunci utama agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” pungkas Dahyal.
Baca Juga : Bappeda Kota Makassar Bahas PDRB Bersama Pemkot Surabaya
Melalui langkah taktis ini, Bappeda Makassar optimis roda pembangunan daerah ke depan akan semakin inklusif, transparan, serta menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara merata.
