ABATANEWS, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk fair atau jujur dan adil dalam menangani kasus korupsi menjelang Pemilu 2024.
Tanggapan ini disampaikan oleh Sahroni usai diperiksanya Ketua Umum Muhaimin Iskandar, atas kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012 lalu.
Baca Juga : Anggota DPR RI Ujang Iskandar Ditangkap Kejagung di Bandara Soetta
Seperti diketahui, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, diperiksa KPK setelah dideklarasikan sebagai calon wakil presiden oleh Partai NasDem dan PKB. Sekaitan dengan itu, Sahroni merupakan Bendahara Umum Partai NasDem.
“Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK,” ujar Sahroni dalam keterangan, Jumat (8/9/2023).
“Setelah semuanya diperiksa, KPK nanti bisa berikan clearance dan closure, umumkan saja apakah ada yang terlibat atau tidak. Agar nanti saat kampanye, hal-hal seperti ini tidak lagi disangkutpautkan, dan kembali menjadi persoalan di publik. Karena sampai sekarang kan masih duga menduga, mau itu Anies dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, Prabowo dengan Food Estate, dan sebagainya,” tambahnya.
Baca Juga : Pegawai KPK Gadungan Peras ASN di Bogor, Punya Mobil Porsche
“Jadi kita dorong agar KPK mau eksekusi langkah ini. Karena bagus juga kan untuk publik, semuanya jadi terang benderang. Dan setiap capres-cawapres jadi bisa fokus tawarkan program, bukan malah dibuat rumit karena hal-hal seperti ini,” pungkas Sahroni.
