ABATANEWS, GORONTALO – Sebanyak tujuh pejabat fungsional auditor resmi dilantik melalui promosi kenaikan jenjang di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo. Acara pelantikan berlangsung pada Jumat (3/1/2025) di Aula Integritas Inspektorat Provinsi Gorontalo.
Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Mohamad Rudy Salahudin, M.E.M, diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Rifly M. Katili, AP, S.Sos, M.Ec.Dev, memimpin pengambilan sumpah jabatan.
Dalam sambutannya, Rifly Katili menyampaikan harapan besar kepada para pejabat yang dilantik untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Baca Juga : Pj Gubernur Gorontalo Tinjau Terminal BBM, Pastikan Kelancaran Distribusi Jelang Lebaran
“Kami percaya bahwa Saudara-saudara yang dilantik hari ini mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi, integritas, dan semangat pelayanan publik,” ujarnya.
Pejabat yang dilantik tersebut adalah:
1. Erwin Didipu, SE
Baca Juga : Persentase Penduduk Miskin Gorontalo Turun ke 13,87 Persen, Terendah dalam 24 Tahun
2. Fitria Almari, SE, M.SA
3. Mayang Marinda Ekasari, ST
4. Meity Katili, SE, M.SA
Baca Juga : Pj Gubernur Rudy Salahuddin Paparkan Capaian dn Isi Strategis Gorontalo Sepanjang 2024
5. Muhamad Fauzan Akbar Mael, SP
6. Satriany Alie, S.AP
7. Yulnaningsi Paneo, SE, M.AP
Baca Juga : Usung Konsep No Baper, Leaders Institut Gorontalo Gelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Ketujuhnya resmi menjabat sebagai Pejabat Fungsional Auditor Ahli Muda. Promosi ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Pelantikan berlangsung khidmat, dihadiri oleh jajaran pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, keluarga para pejabat yang dilantik, serta undangan lainnya. Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi ucapan selamat kepada para pejabat baru.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme ASN serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
