ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, melakukan strategi antisipasi langka menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem di pertengahan tahun 2026 ini.
Di tengah meningkatnya kewaspadaan global terhadap fenomena El Nino yang disebut berpotensi menjadi “Godzilla”, langkah antisipatif mulai dipercepat melintasi sektor.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Baca Juga : Sekolah di Makassar Adakan Perpisahan Berbayar, Pemkot Makassar Ancam Pecat Kepsek
Pasalnya, dampak El Nino diperkirakan tidak hanya memicu kekeringan berkepanjangan dan penurunan curah hujan secara drastis, tetapi juga berisiko menekan ketahanan pangan serta meningkatkan potensi gangguan kesehatan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Fenomena El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026), yang melibatkan jajaran strategis mulai dari Sekretaris Daerah, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga seluruh camat se-Kota Makassar.
“Melalui forum ini, kami mulai menyusun langkah-langkah konkret dan terintegrasi, memastikan setiap perangkat daerah bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi potensi krisis udara yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ekstrem El-Nino,” jelas Munafri.
Baca Juga : Konstruksi Fisik Stadion Untia Dimulai Pertengahan Tahun 2026
Oleh karena itu, jajaran Pemkot Makassar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino 2026 dengan menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai pusat komando dalam penanganan krisis, khususnya terkait ancaman kekeringan dan distribusi air bersih.
Munafri menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran camat harus bergerak terpadu, namun pelaksanaan teknis di lapangan akan ditumpukan di BPBD sebagai sektor unggulan.
“Ke depan akan dikomdaoi di BPBD.menjadi aktor utama untuk memastikan seluruh proses berjalan, termasuk ketersediaan dan distribusi air,” tutur Appi.
Baca Juga : Pemkot Makassar Fokus Ubah Pola Kelola Sampah, Edukasi Masyarakat Diperlukan
“Jangan hanya merencanakan, tapi saat eksekusi perlu. Ini akan saya kontrol langsung,” tambah Appi, penuh penegasan dalam rapat koordinasi di Balai Kota.
Pria yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya perencanaan yang tidak berhenti pada konsep, melainkan harus diterjemahkan dalam sistem kerja yang detail, terukur, dan mudah dilaksanakan.
Dia meminta seluruh skenario penanganan disusun hingga tingkat teknis paling rinci, termasuk alur distribusi udara, sumber pasokan, armada pengangkut, hingga mekanisme pembagian ke masyarakat.
Baca Juga : Munafri–Aliyah Hadirkan Lampu Tenaga Surya di Kepulauan, Armada Laut Segera Terwujud
Menurutnya, krisis udara bukan sekadar masalah ketersediaan, tetapi memiliki efek luas. Mulai dari meningkatnya risiko penyakit menular, gangguan aktivitas pendidikan, hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Harus memikirkan dampaknya, penyakit bisa meningkat, aktivitas di sekolah dan fasilitas kesehatan terganggu, maka seluruh jajaran SKPD dan Camat antisipasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa distribusi informasi yang tidak optimal dapat memperburuk situasi, termasuk memicu tekanan terhadap layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Baca Juga : FGD DLH Makassar, Melinda Aksa Tekankan Solusi Konkret Atasi Krisis Sampah
Oleh karena itu, seluruh OPD yang diminta sistem komunikasi dan koordinasi berjalan efektif. Appi mencontohkan perlunya simulasi konkret di wilayah Kecamatan dengan menghitung secara pasti dari mana sumber udara yang diambil.
Juga berapa armada yang disiapkan, di mana titik distribusi, hingga bagaimana penyimpanan dilakukan di tengah keterbatasan fasilitas masyarakat.
“Simulasi tidak boleh lagi bersifat biasa, harus detail. Kalau ada wilayah kekurangan udara, kita sudah tahu berapa menit udara sampai, siapa yang antar, dan bagaimana beredar,” imbuh dia.
Baca Juga : Fenomena El Nino Sudah Terasa di Sebagian Wilayah Sulsel
Selain krisis udara, ia juga menekankan potensi peningkatan risiko kebakaran akibat suhu panas dan angin kering yang mempercepat penyebaran api.
Untuk itu, seluruh sumber daya, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran, diminta siaga penuh dalam upaya pencegahan dan penanganan dini.
Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar juga mengantisipasi terjadinya kasus penyakit seperti ISPA, penyakit kulit, dehidrasi, hingga potensi peningkatan penyakit menular seperti tuberkulosis (TB).
Baca Juga : Antisipasi Kebakaran dan Kekeringan di Musim Kemarau, Damkar Makassar Siagakan 7 Posko Hingga 60 Armada
Dengan antisipasi yang matang, Munafri meminta petugas lapangan, termasuk BPBD, Damkar, camat, dan lurah, untuk menggunakan alat pelindung diri seperti masker saat bertugas.
Lebih jauh lagi, Munafri juga mengingatkan bahwa dampak El Nino dapat berdampak pada sektor perekonomian, termasuk potensi kenaikan harga bahan pangan akibat gagal panen.
“Ini harus kita antisipasi sejak dini,” kata orang nomor satu Kota Makassar itu.
Baca Juga : 60 Lapak PKL di Tamalanrea Ditertibkan
Untuk memastikan efektivitas penanganan, ia menekankan pentingnya komunikasi lintas OPD dalam satu sistem kerja yang saling terhubung, tidak berjalan sendiri-sendiri.
Politisi Golkar itu, bahkan mendorong adanya percontohan wilayah sebagai model simulasi penanganan krisis terpadu.
Di akhir arahannya, Munafri mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada.
Baca Juga : 6 Kecamatan di Makassar Siaga Krisis Air Bersih
Ia menegaskan bahwa kesiapan data, perencanaan yang matang, serta ketersediaan cadangan sumber daya menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi krisis.
“Yang penting kita bisa menghitung dan memastikan ketersediaan sumber daya. Jangan panik, tapi harus siap,” tutup Appi.
Sedangkan, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa fenomena El Nino merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang berdampak pada penurunan curah hujan secara signifikan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.
Baca Juga : Munafri Alihkan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Untuk Pendidikan dan Infrastruktur di Daratan Hingga Pulau
“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, fenomena El Nino kerap berpasangan dengan La Nina dalam siklus iklim global,” paparnya.
Peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 1997–1998, 2015–2016, serta tahun 2023 yang bahkan sempat membuat Makassar menetapkan status darurat kekeringan.
Sekarang masuk siklus 2026, setelah sebelumnya 2025 mempengaruhi La Nina yang cenderung basah.
Baca Juga : Munafri Alihkan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Untuk Pendidikan dan Infrastruktur di Daratan Hingga Pulau
“Ketika suhu laut memanas, maka potensi kekeringan yang panjang akibat El Nino menjadi sangat tinggi,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Makassar berharap dapat meminimalkan dampak kekeringan serta memastikan kesiapsiagaan seluruh elemen dalam menghadapi ancaman El Nino 2026.
Lanjut dia, aksi nyata dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB), juga dilibatkan, termasuk organisasi kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa, PMI, Baznas, serta lawan seperti Kalla Rescue serta Bosowa Peduli.
Baca Juga : Munafri Alihkan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Untuk Pendidikan dan Infrastruktur di Daratan Hingga Pulau
“Kita bantuan bentuk operasi terpadu satu komando agar distribusi dan penanganan bisa lebih cepat dan efektif. Semua sudah memiliki protap yang jelas,” tegas Fadli.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar juga telah memiliki dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) untuk berbagai jenis bencana, termasuk kekeringan.
Dokumen tersebut menjadi acuan teknis dalam menguraikan langkah-langkah penanganan secara sistematis dan terukur.
Baca Juga : Munafri Alihkan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Untuk Pendidikan dan Infrastruktur di Daratan Hingga Pulau
Fadli menyebutkan, terdapat tiga dampak utama yang harus diantisipasi selama periode El Nino, yakni krisis air bersih, peningkatan risiko kebakaran, serta gangguan kesehatan masyarakat.
“Krisis air menjadi dampak paling awal dan paling terasa. Bahkan di musim hujan saja, beberapa wilayah seperti Tallo sudah mengalami kekurangan air bersih,” ungkapnya.
Selain itu, risiko kebakaran dipastikan meningkat drastis akibat kondisi kering dan angin panas. Untuk itu, Dinas Pemadam Kebakaran akan disiagakan secara maksimal di wilayah rawan.
Baca Juga : Munafri Alihkan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Untuk Pendidikan dan Infrastruktur di Daratan Hingga Pulau
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan juga diminta bersiaga menangani potensi peningkatan penyakit seperti ISPA, dehidrasi, hingga penyakit menular yang cenderung meningkat saat musim kemarau panjang.
“Puncak dampak diperkirakan terjadi hingga Oktober, dengan intensitas tertinggi sekitar bulan tersebut,” katanya.
BPBD Makassar telah memetakan sedikitnya enam kecamatan yang diprediksi mengalami dampak paling signifikan, yakni Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah.
Baca Juga : Munafri Alihkan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Untuk Pendidikan dan Infrastruktur di Daratan Hingga Pulau
“Wilayah ini menjadi paling rawan, terutama di kawasan Buloa yang bahkan saat musim hujan pun masih mengalami kekurangan udara,” jelas Fadli.
Meski demikian, wilayah lain seperti Tamalate dan Ujung Pandang juga tetap berpotensi terdampak, meskipun tidak secara langsung, misalnya melalui gangguan distribusi udara atau pemadaman listrik.
Saat ini, BPBD Makassar telah memasuki tahap prasiaga sejak Maret hingga April, dengan melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi riil di setiap wilayah terdampak.
Baca Juga : Munafri Alihkan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Untuk Pendidikan dan Infrastruktur di Daratan Hingga Pulau
“Data sebenarnya sudah ada, tapi kami tetap turun ke lapangan untuk memastikan tingkat kekeringan terbaru sebagai dasar intervensi,” ujarnya.
Menariknya, dalam upaya penanganannya, BPBD juga membuka peluang pendanaan dari luar APBD melalui koordinasi dengan BNPB dan Kementerian BUMN.
“Kami diberi peluang untuk mencari dukungan pendanaan eksternal, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Ini penting agar penanganannya bisa lebih optimal,” tambahnya.
