ABATANEWS, MAKASSAR — Persoalan kemacetan Kota Makassar yang semakin parah dan selama ini banyak dikeluhkan warga menjadi salah satu poin rekomendasi Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Makassar 2023, Senin (27/5/2024).
Ketua Pansus, Fasruddin Rusli, SE yang tampil membacakan rekomendasi mengatakan masih adanya kemacetan yang terjadi di Kota Makassar maka Tim Pansus merekomendasikan adanya terobosan serta inovasi untuk mengatasi kemacetan.
Baca Juga : Gas Melon Masih Langka, Wali Kota Munafri Desak Pertamina Investigasi Total Pangkalan
“Untuk mengatasi kemacetan Tim Pansus merekomendasikan adanya penambahan personil lapangan di Dinas Perhubungan,” kata Fasruddin dari Fraksi PPP.
Sementara itu Walikota Makassar, Moch Ramdhan Pomanto, kepada wartawan usai rapat paripurna mengatak, pihaknya sudah melakukan banyak program strategis untuk mengatasi persoalan kemacetan di Makassar.
Kendati demikian ada beberapa program yang belum bisa dilaksanakan antara lain proyek Bundaran Tamalanrea (Buntala).
Baca Juga : Bahas Pemenuhan Layanan Air Bersih, Komisi B Puji Langkah Direksi PDAM Makassar Hadapi Kemarau
“Banyak program yang direncanakan untuk mengatasi kemacetan salah satunya proyek Buntala, tapi karena banyak kendala jadi buntalami,” kata Danny, sapaan akrabnya, yang disambut ketawa para wartawan.
Dalam suatu kesempatan Danny yang menjadi salah satu figur calon gubernur pada Pilgub Sulsel yang akan datang mengungkapkan ada tiga mega proyek yang dicanangkan tahun 2023 bisa tuntas tetapi itu tidak bisa dilaksanakan.
Dari tiga mega proyek tersebut ada dua proyek untuk mengatasi kemacetan di Kota Makassar, yaitu Bundaran Tamalanrea (Buntala) dan Smart Pannyingkulu.
Baca Juga : Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Hadiri Rapimnas dan HUT ke-48 FKPPI di Jakarta
Proyek Buntala yang direncanakan Danny Pomanto akan dibangun bundaran untuk mengatasi masalah macet yang ada di Kota Makassar juga harus dinyatakan tak dapat direalisasikan tahun 2023.
“Bundaran Tamalanrea ini mungkin gara-gara namanya kita namakan Buntala. Ini pada akhirnya kita gagal juga laksanakan,” ungkapnya.
“Karena koordinasi dengan Balai jalan nasional itu sampai sekarang tidak keluar ijinnya. Padahal kita mau kasih baik jalan itu kita mau Bundaran di situ agar tidak terjadi traffic jump. Ini adalah salah satu bentuk kita untuk mengatasi kemacetan tadi. Tapi ijinnya tidak keluar. Memang buntal Ini mesti dirubah namanya,” Jelasnya.
Baca Juga : Urai Antrean BBM, Pemkot Makassar Akan Berlakukan Truk dan Bus Antre Pukul 21.00–05.00 WITA
Lebuh lanjut, proyek Smart Pannyingkulu. Lagi-lagi, Danny nyatakan proyek strategis tersebut tak dapat direalisasikan pihaknya lantaran terkendala perizinan.
“Lagi-lagi izinnya agak sulit. kita ingin semua perempatan. Harus dengan standar Internasional. Kita bikin yang bagus. Desainnya sudah bagus lagi-lagi izin. Bagaimana pengkabelinnya menjadi sangat rumit,” pungkasnya.
Rapat Paripurna dibuka Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, SH., MH., tidak dihadiri semua pimpinan dan anggota. Dari pantauan total anggota yang hadir 20 orang.
Baca Juga : Imbas Antrean Panjang di SPBU di Makassar, Wali Kota Munafri Ambil Keputusan Siswa SD-SMP Belajar Dari Rumah
Ketika itu dikonfirmasi Rudianto Lallo mengatakan banyak anggota yang tidak hadir karena alasan sakit dan kesibukan pasca Pileg. “Tapi itu tidak berpengaruh terhadap jalannya rapat paripurna karena ini rapat yang sifatnya pengumuman,” katanya usai rapat.
