ABATANEWS — Amerika Serikat menyatakan “penyesalan” atas penarikan duta besar Prancis, tetapi mengatakan Amerika Serikat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan terkait sebuah kontrak kapal selam.
“Kami menyesalkan mereka telah mengambil langkah ini. Kami akan terus terlibat dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan perbedaan tersebut, seperti yang telah dilakukan pada hal lainnya selama aliansi panjang kami,” kata seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara dengan syarat anonim.
Baca Juga : Temui PM dan Presiden Israel, Menlu AS Minta Segera Hentikan Serangan ke Gaza
Pejabat itu berbicara setelah Presiden Emmanuel Macron memerintahkan penarikan duta besar Prancis dari Washington dan Australia.
Prancis sangat marah dengan keputusan Australia untuk memutuskan kontrak pembelian kapal selam konvensional Prancis dan malah membuat aliansi baru dengan Inggris dan Amerika Serikat untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.
Penarikan seorang duta besar merupakan langkah diplomatik terakhir yang diambil sebelum pecahnya perang. Prancis, sekutu Amerika Serikat dalam setiap perang yang melibatkan kedua negara sejak Perang Revolusi 1775–1783 untuk merdeka dari Inggris, belum pernah memanggil duta besarnya untuk Amerika Serikat.
Baca Juga : Betapa Paniknya Anak-anak Ditembaki Saat Rayakan Idul Fitri di Philadelphia, 3 Luka
Presiden Joe Biden mengatakan rencana itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, di mana China menjadi ancaman yang semakin besar terhadap pengaruh dan kepemimpinan AS dalam pengendalian jalur laut internasional.
Menteri luar negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengatakan Paris telah dibuat tercengang oleh “perilaku yang tidak dapat diterima di antara sekutu dan mitra.”
Akan tetapi pejabat Gedung Putih mengatakan “kami telah berkomunikasi dengan mitra Prancis kami.”
Baca Juga : Serangan Udara Amerika Serikat Tewaskan 40 Warga Suriah dan Irak
“Prancis adalah sekutu tertua AS dan salah satu mitra terkuat. Kami berbagi sejarah panjang, nilai-nilai demokrasi, dan komitmen untuk bekerjasama dalam mengatasi tantangan global.”
“Kami juga memiliki minat yang sama dalam memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kami akan melanjutkan kerjasama erat dengan NATO, Uni Eropa, dan mitra lainnya dalam upaya bersama ini,” kata pejabat itu dilansir VOA.
