ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus mendorong seluruh jajaran SKPD untuk bekerja optimal sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sekaligus menghadirkan program-program nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu fokus yang kini diperkuat adalah pembangunan berbasis lingkungan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek ketahanan pangan dan pengelolaan sampah di tingkat wilayah.
Pada hal ini, Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Kota Makassar, didorong sebagai sektor unggulan untuk mengakselerasi strategi program berbasis urban farming di setiap kelurahan, secara maksimal.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Arifuddin Hadirkan Layanan Adminduk hingga Kelurahan
“Kita perlu memaksimalkan program urban farming di semua wilayah, maka keterlibatan aktif kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam pembangunan di tingkat lorong,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Minggu (12/4/2026).
Ditegaskannya, program urban farming ini tidak sekadar mendorong masyarakat memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif, namun juga dirancang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga.
Melalui pendekatan ini, sampah organik diolah menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Literasi, Wali Kota Minta ASN Wajib Punya Karya Buku
Dengan konsep tersebut, pemerintah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan skala rumah tangga, tetapi juga membangun kesadaran kolektif terhadap masyarakat pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat kemandirian pangan warga di tengah dinamika perkotaan,” imbuh Appi.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, mendorong kemandirian pangan berbasis masyarakat seperti pemanfaatan lahan sempit dengan konsep pertanian perkotaan (urban farming).
Baca Juga : Disdik Makassar Imbau Sekolah Segera Perbarui Data Siswa untuk SPMB 2026
“Tentu saja urban farming adalah salah satu upaya untuk berkontribusi dalam kemandirian pangan,” tuturnya.
“Kita bisa memanfaatkan keterbatasan lahan dengan pengetahuan serta ketelatenan,” lanjutnya.
Munafri Arifuddin mengatakan program Urban Farming yang dijalankan di Kota Makassar cukup sukses. Bahkan, beberapa wilayah di Kota Makassar sudah bisa menciptakan ekosistem ekosistem gizi dan ekonomi lokal.
Baca Juga : Pemkot Makassar Tegas: Isu Anggaran Rp10 Miliar untuk Makan Minum Wali Kota adalah Hoaks
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung aspek kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Menurutnya, setiap kelompok masyarakat dapat diberi tanggung jawab membina minimal dua lorong, bekerja sama dengan lurah serta RT/RW setempat untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan tertata.
Program yang didorong adalah pengembangan urban farming di setiap kelurahan, yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah.
Baca Juga : Di MIWF 2026, Wali Kota Munafri Kupas Konsep KIA sebagai Talenta Masa Depan Generasi Muda Makassar
Munafri menyebut, konsep ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi solusi pengurangan sampah berbasis masyarakat.
Ia mencontohkan model peternakan skala kecil yang mampu menghasilkan telur setiap hari dengan sistem pengelolaan limbah yang tidak menimbulkan bau, bahkan dapat diterapkan di lahan terbatas.
“Sekarang beternak ayam tidak membutuhkan lahan yang luas. Dengan sistem yang baik, bisa produktif dan ramah lingkungan,” terangnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Dukungan MIWF 2026, Wujudkan Kolaborasi Global dan Ekosistem Sastra Inklusif
Untuk mendukung program tersebut, Munafri meminta DP2 agar berkoordinasi dengan Dewan Lingkungan agar kelompok masyarakat mendapatkan pendampingan dan fasilitas yang memadai.
Ia juga mengimbau DP2 dan pihak Kecamatan untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna memperkuat pembiayaan dan pengembangan program berbasis masyarakat.
Lebih jauh lagi, Munafri menargetkan sistem pengelolaan sampah di Makassar dapat ditingkatkan hingga minimal 95 persen terkelola dengan baik.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Apresiasi Kinerja Polisi Berantas Geng Motor demi Rasa Aman Masyarakat
Saat ini, pencapaian tersebut dinilai masih belum optimal dan bahkan belum menyentuh angka 70 persen secara maksimal.
“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita, minimal 95 persen sampah harus terkelola,” tegasnya.
Munafri juga meminta camat dan lurah untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan, memantau kondisi wilayah, serta memperkuat kegiatan bersama masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga kebersihan dan pemberdayaan lingkungan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar: Ekonomi Sirkular Bergerak, Sampah Disulap Jadi Produk Bernilai Tinggi
“Sering-sering turun ke wilayah. Lihat langsung, bangun kegiatan bersama masyarakat. Itu akan membuat perubahan nyata,” tutupnya.
