ABATANEWS, JAKARTA – Setelah memberi utang sebesar USD 400 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun (kurs Rp 14.400 per USD) pada Jumat (11/6/2021) lalu, kali ini Bank Dunia kembali kucurkan utang lagi ke Pemerintah Indonesia. Nilainya 2 kali lipat yaitu sebesar USD 800 juta atau setara Rp 11,52 triliun.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Utang ini bertujuan untuk mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia yang dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi RI.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Sebelumnya, Bank Dunia memberikan utang kepada pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk membantu pemerintah Indonesia memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Baca Juga : Tahun 2021, Menteri Keuangan Kurangi Penerbitan Surat Utang Senilai Rp263,5 T
Baca Juga : Kota Makassar Dukung Program World Bank untuk Maksimalkan Pendapatan Daerah
Lembaga internasional yang berbasis di AS ini menilai, hambatan besar investasi dan perdagangan telah membatasi kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung yang berorientasi ekspor, mengurangi integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global, dan meningkatkan harga pangan di dalam negeri. Tantangan-tantangan tersebut juga telah memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Akibatnya, sebagian besar lapangan kerja dalam beberapa dekade terakhir diciptakan di sektor komoditas dan layanan yang memiliki produktivitas rendah, yang umumnya memberi penghasilan di bawah upah kelas menengah.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Utang Indonesia Naik Jadi Rp7.040 T per April 2022
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Indonesia juga mengalami resesi pertamanya dalam dua dekade akibat pandemi COVID-19. Hal ini memperburuk tantangan yang dihadapi perekonomian untuk melakukan perluasan ke sektor-sektor yang lebih canggih agar dapat menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik dan produktivitas lebih tinggi.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
“Pemerintah sedang menjalankan program reformasi besar untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Reformasi ini memiliki potensi mendukung transformasi ekonomi untuk beralih dari sektor komoditas kepada sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi,” ujar Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Adapun pinjaman USD 800 juta tersebut juga untuk dukungan kebijakan pembangunan (Development Policy Operation/ DPO), yang disusun berdasarkan dua pilar.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Baca Juga : Ketika Kades Jadikan Dana BLT untuk Bayar Utang
Pertama, bertujuan untuk meningkatkan investasi dengan membuka lebih banyak sektor bagi investasi swasta, khususnya investasi asing langsung, menambah tenaga profesional berketerampilan tinggi di pasar tenaga kerja, serta mendorong investasi swasta pada energi terbarukan.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Kedua, mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk mendorong daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan harga komoditas pangan pokok maupun bahan baku serta memfasilitasi akses kepada input manufaktur.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Baca Juga : Tahun 2021, Menteri Keuangan Kurangi Penerbitan Surat Utang Senilai Rp263,5 T
“Peningkatan investasi yang diharapkan akan dipicu oleh reformasi ini juga akan membutuhkan pengelolaan lingkungan secara saksama. Bank Dunia akan bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya untuk mendukung pemerintah memperkuat upaya pengelolaan lingkungan hidup pada semua sektor,” tulis keterangan Bank Dunia.
Baca Juga : Kritisi Biaya Pinjaman Bank Dunia, Sri Mulyani: Terlalu Mahal
Baca Juga : Inggris Keluarkan 650 Pound, Bantu Indonesia Kembangkan Satelit
Baca Juga : Kabar Bandara Uganda “Direbut” China, Indonesia Mesti Waspadai Ini
Dukungan kebijakan pembangunan juga bertujuan untuk mendukung reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi Indonesia, sejalan dengan hubungan kerja sama yang sudah berjalan lama antara Grup Bank Dunia (WBG) dengan Pemerintah Indonesia. (*)
