Selasa, 28 Desember 2021 19:11

Ketika Kades Jadikan Dana BLT untuk Bayar Utang

Ketika Kades Jadikan Dana BLT untuk Bayar Utang

ABATANEWS, GARUT – Seorang kepala desa di Garut benar-benar tak punya hati. Uang dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seyogyanya diperuntukkan untuk warga yang membutuhkan, digunakan oleh kepala desa berinisial ES untuk membayar utang pribadinya.

Untungnya, modus keji yang dilakukan ES segera diketahui. Akhirnya, ES yang menyelewengkan dana BLT untuk 244 kepala keluarga (KK) itu ditangkap polisi.

“Telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran dana desa tahun 2020, khususnya program BLT di bulan Juni ada satu RW 24 KK (Kepala Keluarga) penerima manfaat tidak menerima BLT, kemudian bulan Juli hingga Desember ada 200 KK yang tidak menerima,” jelas Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono kepada wartawan, pada Selasa (28/12/2021).

Baca Juga : Jokowi Ungkap Alasan Bagi-bagi Bansos Jelang Pemilu 2024

Berdasarkan hasil penyelidikan, total dana BLT untuk 224 KK tersebut jumlahnya mencapai Rp 374 juta lebih.

“Dari keterangan tersangka, dana tersebut digunakan untuk membayar utang, tertipu proyek fiktif, termasuk memberi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Wirdhanto mengaku, kasus dugaan korupsi ini terungkap dari hasil penyelidikan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Garut yang menerima informasi adanya dugaan penyelewengan wewenang dan anggaran di Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Baca Juga : OJK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Makin Buruk di Tahun 2023, Ini Faktornya

Setelah didalami, didapati fakta telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran dana desa, khususnya dalam program BLT.

“Setelah dilakukan penyelidikan, kami dapatkan fakta bahwa dana tersebut disalahgunakan oleh tersangka yang merupakan pejabat kepala desa aktif di Desa Ngamplang,” katanya.

Wirdhanto menegaskan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan perkara ini dengan menelusuri ke mana saja dana tersebut mengalir.

Baca Juga : Mantan Gubernur Papua Dicabut Hak Politiknya Selama 5 Tahun, Divonis 8 Tahun

“Termasuk ke pihak-pihak yang telah menerima, padahal seharusnya tidak menerima, tapi digunakan sebagai operasional dan sebagainya, ini harus kita pastikan kemana,” tegasnya. (*)

Komentar