ABATANEWS, MAROS – Hingga saat ini, serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros masih minim. Angkanya masih sekitar 86 persen.
Itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, dalam rapat evaluasi kinerja di Ruang Rapat Bupati, Jumat (28/11/2025).
Dia menyebut capaian pendapatan telah mencapai 80 persen.
Baca Juga : Pemkab Maros Akan Bangun Ulang Jembatan Pakere, Siapkan Rp 25 Miliar
“Untuk pendapatan, kita optimis bisa menyentuh angka 96 persen,” katanya.
Sedangkan untuk belanja, kata dia, realisasinya baru berada di angka 73 persen. Meski demikian, dia optimistis target 94 persen dapat tercapai hingga akhir tahun.
Dia mengatakan ada tiga perangkat daerah yang mencatatkan serapan anggaran terendah. Dinas Perhubungan berada pada posisi paling rendah, yaitu 30 persen.
Baca Juga : Rencana Kenaikan Gaji ASN, Pemkab Maros Butuh Rp 50 Miliar
Rendahnya serapan disebabkan adanya satu kegiatan kontraktual yang baru akan berakhir pada Desember.”Masih tahap pelaksanaan. Kita optimis bisa bayarkan sekitar Rp10 miliar,” katanya.
Kemudian Dinas PUTRPP realisasi nya baru 47,9 persen, tapi itu disebut masih sesuai jalur. “Sekarang tinggal penyelesaian,” katanya.
Selanjutnya Dinas Pendidikan berada di angka 54 persen. Menurut Davied, banyak kegiatan yang masuk pada perubahan anggaran sehingga realisasinya baru efektif dalam dua bulan terakhir.
Baca Juga : Pemkab Maros Kembali Borong Tiga Penghargaan Tingkat Nasional
“Mereka menjanjikan minggu depan kontrak sudah mulai selesai. Ini terkait rehab kecil seperti toilet dan jamban sekolah. Kecil tapi jumlah paketnya banyak,” jelas mantan Kadis DLH Maros ini.
Untuk di Dinas Pendidikan, kata dia, ada kegiatan yang tidak berjalan karena kendala teknis dengan nilai sekitar Rp1 miliar.
Sementara itu Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengingatkan waktu efektif untuk mengejar target serapan hanya tersisa 20 hari.
Baca Juga : Maros Ekspor Produk Perikanan Rp 54 Miliar Menuju 8 Negara
“Supaya mereka bisa mengejar dan menuntaskan kegiatan di akhir tahun 2025,” katan Mantan Ketua DPRD Maros ini.
Dia jiga memberikan peringatan tegas kepada Dinas Pendidikan.
“Kalau tidak mampu mengelola anggaran, serahkan saja ke OPD lain,” tegasnya.
Baca Juga : Bupati Maros Ungkapkan Pentingnya Penguasaan AI bagi ASN
Dia menegaskan OPD dengan serapan minim tidak akan luput dari evaluasi internal. “Kalau kadis atau kabidnya tidak menjalankan tugas dengan baik, tentu akan kita evaluasi,” akunya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Zainuddin menjelaskan lambatnya pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh beberapa hal.
“Kami bukan OPD teknis, jadi butuh waktu untuk menunggu PU menilai apakah desain layak atau tidak. Ada beberapa perencanaan juga yang harus diulang, dan itu memakan waktu,” jelasnya.
Baca Juga : Berhasil Tekan Stunting, Pemkab Maros Terima Dana Insentif Fiskal Rp 6 Miliar Lebih
Dia merinci program yang belum berjalan meliputi pembangunan pagar sekolah, rehab rumah guru, dan pembangunan WC. “Kami sudah koordinasi dengan Pak Sekda. Ada sekitar Rp5 miliar yang harus direkonsiliasi ulang, dan jika dipetakan, yang tidak bisa jalan itu sekitar Rp760 juta,” tutupnya.
