ABATANEWS, PAREPARE – Dalam reses Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, di Kota Parepare pada Rabu (18/12/2024), sejumlah warga menyuarakan usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke sistem parlementer.
Mereka menilai mekanisme ini lebih efisien dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilihan langsung.
“Kami harap Bapak Taufan Pawe bisa melakukan evaluasi terhadap aturan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk Pilkada sangat besar, sementara partisipasi masyarakat masih rendah,” kata Samsuddin Madang, salah satu warga yang hadir dalam reses tersebut.
Baca Juga : Raker dengan Menpar, Agustina Mangande Minta Pariwisata Toraja Mendapat Perhatian
Samsuddin menambahkan, mekanisme pemilihan berbasis DPRD dinilai lebih hemat anggaran dan dapat meningkatkan efisiensi.
“Kalau bisa, anggaran Pilkada diminimalisir dengan mengembalikan pelaksanaannya ke DPRD. Dengan begitu, biayanya lebih murah dan hasilnya lebih berkualitas,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ahmad Bahrun juga menyampaikan pandangannya.
Baca Juga : Timwas Haji DPR RI Nurdin Halid Tekankan Garuda Indonesia Harus Ramah Lansia dan Disabilitas
“Sebaiknya Pilkada di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi dikembalikan saja ke legislatif. Kasihan pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya, tapi hasilnya sering kurang memadai. Harus ada evaluasi,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Taufan Pawe menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam forum DPR RI.
“Semua aspirasi akan kami perjuangkan nantinya. Insya Allah, apa yang kita serap ini akan kami laporkan dalam bentuk laporan hasil reses pada masa reses sidang I ini,” jelasnya.
Baca Juga : Legislator DPR RI Setuju THR Harus Dibayarkan 2 Pekan Sebelum Idulfitri
Sebagai mantan Wali Kota Parepare, Taufan juga menyoroti pentingnya pengawasan anggaran transfer pusat ke daerah, termasuk dorongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami akan perjuangkan hadirnya IKN karena kami yakin IKN bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan,” tuturnya.
