ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah komando Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham merombak struktur birokrasi dengan menggeser sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Langkah ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan strategi penyegaran organisasi sekaligus penguatan performa perangkat daerah berbasis manajemen talenta.
Dalam penataan kabinet MULIA tersebut, tercatat 29 pejabat mengalami pergeseran jabatan. Dari total tersebut, 12 pejabat dipertahankan pada posisi semula, sementara sisanya menempati pos baru, termasuk pengisian jajaran staf ahli dan asisten oleh wajah-wajah segar. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Pada momentum itu, Munafri Arifuddin melontarkan pesan keras kepada para pejabat eselon II yang baru dikukuhkan. Ia menekankan bahwa rotasi jabatan adalah dinamika wajar dalam tubuh pemerintahan, sehingga tidak sepantasnya ditafsirkan sebagai bentuk sentimen pribadi, ketidaksukaan, maupun upaya menjatuhkan pihak tertentu.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Arifuddin Rotasi 29 Pejabat Pemkot Makassar, Sejumlah Kepala Dinas Bergeser
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujar Munafri.
Perombakan kabinet MULIA ini diproyeksikan menjadi ajang pembuktian kualitas kepemimpinan, penguatan integritas, serta akselerasi kinerja birokrasi agar lebih adaptif dan profesional. Didampingi Aliyah Mustika Ilham, Munafri menginstruksikan seluruh pejabat yang mengemban amanah baru untuk segera melakukan konsolidasi internal dan menyelaraskan visi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, kesuksesan roda pemerintahan tidak bertumpu pada kecakapan tunggal seorang kepala OPD, melainkan lahir dari soliditas, sinergi, dan kekompakan seluruh elemen organisasi.
“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” tegasnya.
Dengan pendekatan manajemen talenta, perombakan ini memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus sehingga layanan publik tetap beroperasi tanpa jeda. Munafri juga mewanti-wanti para kepala OPD agar tidak membangun sekat eksklusivitas maupun menciptakan faksi-faksi di lingkungan kerja. Setiap pimpinan wajib merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, untuk bergerak dalam satu irama.
Ia mengingatkan bahwa kursi pimpinan OPD bukanlah alat kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang, apalagi merasa memiliki instansi tersebut.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Dukung Makassar Domino Championship Series 7, Ajak Masyarakat Berpartisipasi
“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tandasnya.
Selain itu, orang nomor satu di Makassar ini meminta pejabat lama dan baru menjaga intensitas komunikasi selama masa peralihan. Program kerja yang telah disusun dan dianggarkan wajib dilanjutkan agar target pembangunan tidak terhambat atau mengulang dari titik nol.
“Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA FH Unhas tersebut.
Baca Juga : Kota Makassar Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial, Appi Tegaskan Dukungan Penuh
Aspek integritas dan kepatuhan regulasi turut menjadi sorotan tajam Munafri. Ia mengingatkan bahwa belum genap sebulan lalu, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Makassar dan memberikan sejumlah catatan evaluasi terkait tata kelola pemerintahan. Catatan tersebut harus dijadikan alarm keras guna mencegah segala bentuk penyelewengan.
Secara spesifik, pria yang akrab disapa Appi ini menginstruksikan penghentian total praktik-praktik lancung, mulai dari permainan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga benturan kepentingan.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” pesan Munafri.
Baca Juga : Jaga Kanal Tetap Bersih, Kecamatan Makassar Libatkan 18 Satgas dan Dinas PU
Meskipun penempatan pejabat saat ini didasari evaluasi kompetensi dan pengalaman, Munafri membuka pintu bagi evaluasi berkala setiap bulan. Kinerja, koordinasi, serta capaian program akan dipantau ketat melalui sistem, sehingga peluang pergeseran lanjutan tetap terbuka sewaktu-waktu.
Mantan CEO PSM Makassar ini juga memaparkan pola koordinasi dua jalur yang akan diterapkan, yakni komunikasi langsung dengan Wali Kota serta koordinasi melalui asisten sesuai bidang tugas. Ia menilai, berbagai penghargaan dan capaian statistik selama hampir dua tahun perjalanan pemerintahan MULIA belumlah memadai jika persoalan mendasar warga belum tuntas.
Appi menyoroti sederet pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan, meliputi pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi anak, pemerataan akses kesehatan, akurasi pendataan, hingga mitigasi konflik sosial. Oleh karena itu, pejabat baru dituntut melahirkan terobosan nyata, bukan sekadar terjebak pada rutinitas administratif.
Baca Juga : Tekan Stunting, Wali Kota Makassar Minta Kader KB Perluas Edukasi hingga Akar Rumput
“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” cetusnya.
Tak hanya itu, Munafri menantang setiap kepala OPD untuk menghidupkan budaya literasi dan inovasi dengan mewajibkan masing-masing pimpinan SKPD melahirkan minimal satu buku sebagai wujud sumbangsih gagasan bagi kemajuan kota.
“Tentu, jabatan bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab untuk memastikan seluruh program pemerintahan berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Makassar,” pungkas Appi sembari berpesan agar etika, disiplin, dan profesionalisme terus dijaga.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Sampaikan Apresiasi DPC PDIP Ikut Galakkan Aksi Pilah Sampah Pemkot Makassar
Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menaruh ekspektasi tinggi terhadap formasi baru jajaran pimpinan tinggi pratama dalam kabinet MULIA.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tutur Aliyah.
Baginya, rotasi jabatan wajib diiringi suntikan semangat baru untuk bekerja lebih maksimal, mengingat setiap kursi yang diemban merupakan amanah besar yang menuntut integritas tinggi.
Baca Juga : Wali Kota Appi Ingin Jembatan Barombong Segera Dibangun, Tapi Sengketa Lahan Hambat Pembangunan
“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi. Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju,” sambungnya.
Aliyah menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan pemerintahan tidak sebatas pada laporan administratif, melainkan pada seberapa besar warga merasakan kehadiran pemerintah lewat layanan yang cepat, tepat, dan bermutu.
Ia mendorong setiap kepala OPD menciptakan iklim kerja yang produktif, membangun komunikasi lintas sektor, serta memaksimalkan potensi aparatur demi menyukseskan program prioritas daerah.
Baca Juga : Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” tutup Aliyah.
Acara pelantikan ini turut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).