ABATANEWS, JAKARTA — Upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha terus menjadi fokus utama pemerintah. Terbaru, Polri meluncurkan Operasi Kepolisian Kewilayahan Serentak pada 1 Mei 2025, sebagai langkah strategis menghadapi maraknya praktik premanisme yang dinilai bisa mengganggu stabilitas nasional.
Operasi besar ini dituangkan dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, dan berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” tutur Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
Baca Juga : Dua Pria di Palembang Palak Sopir Truk, Modus Bersihkan Kaca Pakai Kemoceng
Operasi ini dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, pencegahan, dan tindakan preemtif. Fokus penindakan meliputi kejahatan pemerasan, pungli, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan oleh individu maupun kelompok.
“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas,” jelas Trunoyudo.
Lebih lanjut, Polri juga menggandeng TNI, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan operasi. Sinergi lintas sektor dinilai krusial guna menjamin stabilitas keamanan dalam jangka panjang.
Baca Juga : TNI Dilibatkan Dalam Operasi Premanisme Skala Nasional
“Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, perhatian terhadap ketertiban organisasi masyarakat (ormas) juga menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden menekankan pentingnya peran ormas yang mendukung pembangunan, bukan malah meresahkan.
“Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan masalah ormas. (Presiden menekankan) ormas yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu,” ujar Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Senin (5/5) malam.
Baca Juga : TNI Dilibatkan Dalam Operasi Premanisme Skala Nasional
Menurut Dudung, Presiden membuka ruang kerja sama bagi ormas yang ingin bersinergi dan memberikan kontribusi positif terhadap agenda pembangunan nasional. “Jadi, kalau misalnya ada ormas, silakan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong (agenda) pembangunan pemerintah itu sendiri,” katanya.
