ABATANEWS, MAKASSAR – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, S.H., M.H., secara resmi menolak seluruh gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh eks Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin. Sidang pembacaan putusan untuk Perkara Nomor: 50/Pid.Pra/2026/PN Mks tersebut digelar di PN Makassar pada Senin (9/11/2026).
Melalui putusan ini, status Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar dipastikan sah secara hukum.
Dalam uraian pertimbangannya, Hakim Arwana menjelaskan bahwa mekanisme praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi 2015, serta Perma Nomor 4 Tahun 2016 berkedudukan sebagai instrumen pengawasan bagi penegak hukum yang ruang lingkupnya terbatas pada aspek formil semata.
Baca Juga : Praperadilan Eks Pj Gubernur Sulsel Masuki Babak Akhir, Putusan Dibaca Senin 9 November
Oleh sebab itu, argumen Pemohon yang mengeklaim bahwa kepala daerah bebas dari tanggung jawab atau keterlibatan dalam proyek pengadaan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim, sebab hal itu sudah masuk ke wilayah pembuktian substansi pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Berkenaan dengan protes terhadap keabsahan alat bukti, Hakim menilai Pemohon gagal memaparkan secara spesifik bagian alat bukti mana yang cacat hukum, sementara penentuan bobot alat bukti merupakan kewenangan ranah pokok perkara.
Hakim menegaskan bahwa selama belum ada vonis pengadilan yang membatalkan alat bukti dari proses penyidikan terdahulu, maka alat bukti tersebut tetap valid dan sah untuk dipakai kembali.
Baca Juga : Siksa Junior Hingga Tewas, Eks Anggota Polisi Polda Sulsel Dijatuhi Hukuman 15 Tahun
Selain itu, berpedokan pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta selaras dengan pandangan pakar hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM di muka persidangan, Hakim berpandangan bahwa penilaian terhadap keterangan saksi lama menitikberatkan pada esensi materi keterangannya yang baru, bukan pada figur subjek hukumnya (person).
Hakim Tunggal turut membeberkan bahwa pihak Termohon telah mengantongi minimal 2 (dua) alat bukti baru yang sah dan berlainan sebelum kembali menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
Menanggapi argumen Pemohon mengenai absennya rincian hak-hak tersangka dalam Surat Penetapan Tersangka sebagaimana diamanatkan Pasal 90 ayat (3) KUHAP, Hakim menilai bahwa hak-hak tersebut secara riil telah dijelaskan oleh penyidik tatkala pemeriksaan berlangsung.
Baca Juga : Eks Dokter RSUD Syekh Yusuf Dieksekusi 2 Tahun Penjara, Kejari Gowa Kembangkan Kasus Korupsi JKN
Dengan demikian, ketiadaan rincian tertulis itu tidak serta-merta menggugurkan keabsahan status tersangka. Begitu pula dengan sanggahan Pemohon perihal pencantuman namanya pada surat dakwaan perkara terpisah yang dianggap tidak memiliki landasan hukum dan ditolak.
Di sisi lain, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyampaikan apresiasi serta menyambut positif putusan Hakim Tunggal PN Makassar yang dinilai objektif dan menyeluruh dalam melihat fakta-fakta persidangan.
“Putusan penolakan praperadilan hari ini menjadi bukti bahwa seluruh langkah penyidikan serta penetapan kembali Saudara BB sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dijalankan secara profesional, akuntabel, dan sah secara hukum acara berbekal sokongan lebih dari dua alat bukti baru yang valid,” ungkap Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).
Baca Juga : Perumda Air Minum Makassar Kolaborasi dengan Kejati Sulsel, Perkuat Pencegahan Korupsi
Soetarmi juga memberikan penghargaan kepada Tim Jaksa Kuasa Termohon yang gigih mengawal argumentasi yuridis serta mematahkan seluruh dalil Pemohon sepanjang persidangan bergulir.
“Selepas putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel bakal langsung berkonsentrasi merampungkan berkas perkara atas nama Tersangka BB agar bisa lekas dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar guna menguji materi perkara yang bersangkutan,” pungkas Soetarmi.
