Kamis, 06 Agustus 2026

Pemkot Makassar Pastikan PSEL Tetap Berjalan, Penetapan Lokasi Masih Dibahas

Pemkot Makassar Pastikan PSEL Tetap Berjalan, Penetapan Lokasi Masih Dibahas

ABATANEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan Pemerintah Kota Makassar tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Pada saat yang sama, Pemerintah Kota juga menegaskan proyek tersebut tetap akan berjalan sebagai bagian dari program strategis nasional dalam penanganan darurat sampah.

Penegasan itu disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat menerima perwakilan Tamalanrea bersama perwakilan PT Sarana Utama Sinergi (PT SUS), dan hadir perwakilan Kementerian LH RI, di Balai Kota Makassar, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga : Perkuat SDM dan Industri Kreatif Lokal, Wali Kota Appi Ingin Kuliner Bahari Makassar Mendunia

Dalam pertemuan itu, Appi menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai regulator yang memiliki tanggung jawab memastikan setiap investasi berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat.

“Kami Pemerintah Kota memastikan strategi proyek nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik tetap dilanjutkan. Namun lokasi dan seluruh proses harus sesuai regulasi yang berlaku,” kata Munafri.

Menurutnya, proyek PSEL di Makassar tetap menjadi kebutuhan mendesak mengingat persoalan sampah di Kota Makassar yang semakin kompleks.

Baca Juga : Makassar Domino Championship Series 7 Resmi Dibuka, Diikuti 3.072 Pasang Peserta dan Bidik Rekor MURI

Kehadiran fasilitas tersebut diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pemerintah Kota masih melakukan koordinasi terkait penetapan lokasi definitif pembangunan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat.

Selain permasalahan lokasi, pemerintah juga tengah menyesuaikan mekanisme pembangunan akibat perubahan regulasi dari skema lama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 menjadi skema baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 109.

Baca Juga : Munafri dan Aliyah Minta Pejabat Baru Tidak Jadi “Raja Kecil” dan Fokus Pelayanan Publik

“Artinya memang harus ada pengakhiran kontrak yang menggunakan peraturan lama, yaitu Perpres 35,” tuturnya.

“Untuk dipindahkan ke Perpres 109 harus dilakukan pengakhiran perjanjian karena berubah skemanya,” sambung Appi.

Ia menambahkan, proses transisi tersebut dilakukan secara hati-hati dengan meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Tinggi Sulsel, agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga : Wali Kota Munafri Arifuddin Rotasi 29 Pejabat Pemkot Makassar, Sejumlah Kepala Dinas Bergeser

“Dalam proses perubahan skema ini kami meminta pendampingan dari BPKP dan Kejaksaan agar proses perpindahan dari Perpres 35 ke Perpres 109 dapat berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Appi menegaskan, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebutuhan investasi yang menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan persampahan.

“Lagi-lagi saya ingin menyampaikan, posisi kami di sini adalah pemerintah yang hadir sebagai regulator untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat menjadi hal yang paling utama dalam setiap proses perizinan,” katanya.

Baca Juga : Kota Makassar Satu-satunya dari Sulsel, Sabet Penghargaan Terbaik Anugerah Media Humas 2026 di Tingkat Nasional

Di sisi lain, lanjut Appi, Kota Makassar juga membutuhkan investasi besar untuk mempercepat penyelesaian kondisi darurat sampah yang saat ini dihadapi.

Menurut Appi, pembangunan PSEL merupakan strategi pemerintah mengubah limbah perkotaan menjadi sumber energi listrik melalui teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Selain menghasilkan energi, fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah secara signifikan di TPA.

Baca Juga : Wali Kota Munafri Dukung Makassar Domino Championship Series 7, Ajak Masyarakat Berpartisipasi

Serta penggantian sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang selama ini menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan.

Pada kesempatan itu, Appi juga menegaskan pertemuan ini bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan menjadi wadah bersama untuk memahami seluruh aspek pembangunan PSEL secara komprehensif.

“Hari ini kita berkumpul dalam sebuah pertemuan yang melibatkan semua pihak. Ini menjadi ruang diskusi bersama, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah,” ucapnya.

Baca Juga : Kota Makassar Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial, Appi Tegaskan Dukungan Penuh

Menurutnya, seluruh masukan masyarakat akan didengar dan setiap pertanyaan akan dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh proses berjalan secara transparan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, investor, dan masyarakat.

“Inilah yang saya harapkan menjadi ruang diskusi bersama agar semua persoalan menjadi lebih jelas,” ujarnya.

Baca Juga : Jaga Kanal Tetap Bersih, Kecamatan Makassar Libatkan 18 Satgas dan Dinas PU

Munafri berharap dialog ini, dapat menghasilkan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus memastikan strategi program penanganan sampah di Kota Makassar tetap dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pertemuan ini bisa memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua,” tutupnya.

Penulis : Wahyuddin
Komentar