Minggu, 22 November 2026

Hadapi Nataru 2026/2027, Nurdin Halid Tekankan Zero Tolerance Insiden dan Optimalisasi Kapal Besar

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendesak BUMN penyedia kapal penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry, untuk melakukan evaluasikinerja menyeluruh dan menyusun strategi yang tepat serta rencana operasional dan mitigasi risiko yang detail, efektif dan efisien menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru)2026/2027.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendesak BUMN penyedia kapal penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry, untuk melakukan evaluasikinerja menyeluruh dan menyusun strategi yang tepat serta rencana operasional dan mitigasi risiko yang detail, efektif dan efisien menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru)2026/2027.

ABATANEWS, CILEGON – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendesak BUMN penyedia kapal penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry, untuk melakukan evaluasikinerja menyeluruh dan menyusun strategi yang tepat serta rencana operasional dan mitigasi risiko yang detail, efektif dan efisien menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru)2026/2027.

Hal itu sangat penting untuk memastikan pelayanan arus mudik melalui kapal penyeberangan aman dan nyaman, lancar tanpa antrean berjam-jam, dan zero insiden maupun korban jiwa selama periode puncak Nataru 2026/2027.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menerima cindramata dari Heru Widodo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan BP BUMN, PT Danantara Asset Management, dan PT ASDP Indonesia Ferry, di Pelabuhan Merak, Cilegon, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga : Nurdin Halid: Sumpah Pemuda 2026 Harus Jadi Momentum Memperkuat Persatuan dan Kemandirian Ekonomi Bangsa

Hal itu diungkapkan Nurdin Halid dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR ke pelabuhan Merak, Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (20/11/2026). Rapat kerja dan kunjungan lapangan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BP BUMN Susi Meyrista Tarigan, Senior Director Transportation Sector PT Danantara Asset Management Wamildan Tsani, serta Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo.

“Keselamatan pelayaran adalah prioritas yang tidak boleh ditawar. Proyeksi peningkatan frekuensi perjalanan pada Nataru 2026/2027 tidak boleh mengurangi pemenuhan kapasitas dan kelayakan kapal dan dermaga, pengaturan arus kendaraan, pemeriksaan peralatan keselamatan, kecukupan istirahat awak, mitigasi risiko, maupun kepatuhan terhadap keputusan otoritas pelayaran dan informasi cuaca BMKG. Capaian nihil korban jiwa tahun lalu tidak boleh membuat kita berpuas diri,” ujar Nurdin Halid.

Bersama BP BUMN dan PT Danantara Asset Management, kunjungan pengawasan konstitusional Komisi VI DPR yang dipimpin oleh Nurdin Halid difokuskan untuk membedah kesiapan operasional, kecukupan kapasitas angkut, penerapan standar keselamatan pelayaran, serta keandalan infrastruktur PT ASDP Indonesia Ferry

Baca Juga : Nurdin Halid Dorong Integrasi Logistik, Jadi Kunci Tekan Ketimpangan Harga di Kepulauan Riau

“Kami datang bukan untuk sekadar mendengar paparan angka di atas kertas atau seremoni penyambutan. Kami datang untuk memastikan bahwa setiap rupiah investasi negara dan setiap kebijakan korporasi BUMN benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang bermartabat, aman, dan humanis bagi masyarakat,” tegas Nurdin Halid dalam sambutan arahannya.

Nurdin Halid menegaskan bahwa Pelabuhan Merak bukan sekadar titik sandar kapal biasa, melainkan urat nadi konektivitas logistik nasional dan barometer hadirnya negara dalam melayani mobilitas masyarakat. Setiap kali musim libur panjang tiba, khususnya momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), mata seluruh rakyat Indonesia tertuju ke titik ini.

“Selain mengevaluasi kinerja operasional PT ASDP Indonesia Ferry, Komisi VI DPR ingin memastikan penerapan standar keselamatan dan kesiapan pelayanan pada lintasan Merak–Bakauheni. Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kecukupan kapasitas angkut, kesiapan kapal dan dermaga, pengaturan arus kendaraan, serta langkah mitigasi risiko selama periode puncak Nataru akhir tahun ini,” tegas Nurdin.

Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Sekretariat AMPI Sulsel, Nurdin Halid Bantu Rp1 Miliar

Kesiapan Armada dan Antisipasi Cuaca Ekstrem

Di balik capaian nihil korban jiwa (zero fatality) pada penyelenggaraan tahun lalu, Nurdin Halid menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kesenjangan kapasitas armada serta kerentanan infrastruktur saat menghadapi cuaca ekstrem di Selat Sunda.

Pada Nataru 2025/2026, secara nasional ASDP Group mengoperasikan 222–224 unit kapal di 37 pelabuhan pada 318–320 lintasan. Khusus di lintasan Merak–Bakauheni, dari total 67 kapal yang disiagakan, hanya 51 kapal yang resmi siap berlayar, dengan operasional harian normal berkisar 28–32 kapal dan maksimal 33–35 kapal saat puncak arus.

Baca Juga : Nurdin Halid–Bahlil Bahas Transformasi Energi Indonesia dan Kemandirian Ekonomi Nasional

“Komisi VI meminta kejelasan kendala teknis 16 kapal siaga lainnya sekaligus menuntut kepastian rasio kapal siap operasi yang mendekati 100 persen pada Nataru 2026/2027,” ujar Nurdin.

Selain persoalan kesiapan armada, Nurdin Halid juga menyoroti mitigasi risiko akibat cuaca ekstrim. Akhir tahun 2025 lalu, kecepatan angin 10–25 knot dan tinggi gelombang 1,2–1,5 meter di Selat Sunda terbukti memperlambat proses sandar serta bongkar muat kapal yang berdampak pada antrean truk logistik hingga lebih dari 12 jam. Cuaca ekstrim juga menyebabkan insiden jatuhnya truk ke laut akibat kecelakaan di jembatan penghubung di dermaga Pelabuhan Merak pada 18 Desember 2025 serta insiden truk terguling di dalam dek KMP Dorothy dan benturan antarkendaraan di atas KMP Rishel akibat gelombang tinggi pada 23 Januari 2026.

“Tahun lalu, kesiapan armada dan kondisi cuaca ekstrem itu telah memicu antrean truk logistik dengan waktu tunggu hingga melebihi 12 jam. Ini tak boleh terjadi lagi. Kami juga menyoroti insiden jatuhnya truk ke laut akibat kecelakaan di jembatan bergerak (movable bridge) serta insiden truk terguling dan benturan antarkendaraan di atas dek kapal akibat gelombang tinggi. Kami minta kesiapan pihak ASDP terkait infrastruktur dermaga dan pengikatan kendaraan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem akhir tahun ini,” kata Nurdin.

Baca Juga : Nurdin Halid Minta Distribusi BBM Sulsel Dievaluasi: Rakyat Jangan Jadi Korban

Lonjakan Pergerakan dan Dominasi Lintasan Merak–Bakauheni

Nurdin Halid menegaskan, urgensi pengawasan menyeluruh didasari oleh tren peningkatan mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarpulau sepanjang tahun 2026. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan pergerakan orang dan barang antarpulau melalui kapal sepanjang tahun 2026 bertumbuh antara 7% hingga 8%.

Menurut catatan Posko Angkutan Nataru PT ASDP pada rentang 18 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 di 15 lintasan pantauan nasional, total pergerakan mencapai 3.445.335 penumpang (tumbuh 8 persen) dan 850.426 unit kendaraan (tumbuh 6,7 persen). Dari total volume nasional tersebut, lintasan Merak–Bakauheni menjadi titik paling dominan, yakni mencapai 1.052.559 penumpang dan 257.910 unit kendaraan.

Baca Juga : Pimpinan Komisi VI DPR RI Soroti Pemadaman Listrik di Sulselrabar

Pada periode puncak tahun lalu, lonjakan keberangkatan tertinggi dari Pelabuhan Merak terjadi pada 24 Desember 2025 (H-1 Natal) dengan total 47.070 penumpang dan 9.701 unit kendaraan roda empat. Sementara itu, puncak arus balik tertinggi dari arah Pelabuhan Bakauheni tercatat pada 28 Desember 2025 (H+3 Natal) dengan 44.041 penumpang dan 8.815 unit kendaraan roda empat.

“Proyeksi jumlah penumpang dan barang tahun ini serta pola lonjakan pada puncak arus menuntut proyeksi kapasitas riil yang terukur pada setiap jam puncak,” ujar Nurdin.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid memimpin Rapat Kerja dengan BP BUMN, PT Danantara Asset Management, dan PT ASDP Indonesia Ferry, di Pelabuhan Merak, Cilegon, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga : Nurdin Halid: Dies Natalis Ke-65 Jadi Momentum UNM Perkuat Inovasi dan Dampak bagi Negeri

Terkait proyeksi peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan serta cuaca ekstrem, Nurdin menekankan pentingnya manajemen mikro yang terencana baik, detail, dan akurat. Pertama, memastikan kapasitas efektif setiap kapal, frekuensi pelayaran, produktivitas dermaga, kecepatan bongkar muat, serta kemampuan menampung dan mengatur kedatangan kendaraan. Proyeksi penumpang dan kendaraan harus dikalkulasi dan dibandingkan secara akurat dengan kapasitas riil per hari dan per jam, berikut skenario saat cuaca buruk atau salah satu dermaga tidak dapat digunakan.

“Dari pengalaman tahun lalu, kami meminta agar kesiapan Nataru 2026/2027 tidak hanya dinilai dari infrastruktur dermaga, jumlah kapal dan SDM yang tersedia. Tetapi, bagaimana sistem dan manajemen pengoperasian semua sumberdaya itu diatur dan digerakkan secara efektif dan efisien,” ujar Nurdin.

Manajemen tingkat mikro juga sangat penting terkait pengendalian arus di luar kawasan pelabuhan. Penerapan buffer zone, delaying system, tiket digital Ferizy, dan pemanfaatan pelabuhan pendukung harus ditopang pembagian jenis kendaraan yang jelas, ambang aktivasi pengalihan arus, serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pengelola jalan tol, dan pemerintah daerah.

Baca Juga : Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid Terima Aspirasi DPRD Bone Terkait KDKMP

“Jangan sampai kepadatan di pelabuhan meluas dan mengganggu akses masyarakat maupun distribusi barang kebutuhan pokok,” kata Nurdin.

Zero Tolerance dan Optimalisasi Kapal Besar

Nurdin Halid menegaskan, bahwa capaian nihil korban jiwa pada Natura 2025/2026 tidak boleh membuat ASDP dan stakeholders lainnya berpuas diri. Menghadapi prediksi pertumbuhan volume kendaraan dan penumpang yang terus meningkat pasca-rebound 2025/2026, Nurdin meminta agar memprioritaskan pengoperasian kapal-kapal berukuran besar (di atas 5.000 GT) yang lebih stabil menghadapi gelombang Selat Sunda. Pada saat yang sama, PT ASDP wajib menuntaskan audit teknis dan sertifikasi kelaikan seluruh movable bridge, ramp door, dan fender dermaga sebelum masa posko Nataru 2026/2027 dimulai.

Baca Juga : Kunjungi Dapil, Nurdin Halid Bantu Korban Banjir di Bone

“Harus dipastikan, rasio kapal siap operasi mendekati 100% dari total armada yang disiagakan. Penerapan standar pengikatan (lashing) kendaraan di atas kapal harus diperketat tanpa kompromi, khususnya saat peringatan dini cuaca buruk dari BMKG,” ujar Nurdin.

“Ujian sejati dari sebuah tata kelola korporasi negara bukanlah pada seberapa hebat rencana strategis disusun dan dibahas, melainkan pada seberapa tenang, aman, dan tersenyumnya seorang ibu bersama anak-anaknya saat menyeberangi Selat Sunda di tengah malam puncak arus liburan,” pungkas Nurdin.

Komentar