ABATANEWS, JAKARTA — Pemerintah Daerah Kabupaten Maros mengusulkan penambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2022. Kenaikannya sebesar 1,72 persen atau sekitar Rp25 miliar.
“APBD perubahan 2022 sebesar Rp1.530.857.025.286 yang semula RP1.504.958.766.112,” kata Bupati Maros Chaidir Syam, saat penyerahan rancangan KUPA dan rancangan PPAS anggaran 2022 di Gedung DPRD Maros (25/7/2022).
Chaidir mengatakan ada beberapa program yang akan diakomodir di APBD perubahan. Seperti perbaikan Jembatan Pucak di Kecamatan Tompobulu.
Baca Juga : Baznas Maros Targetkan Penyaluran ZIS Rp3 Miliar, Naik Dua Kali Lipat dari Tahun Lalu
“Juga pemenuhan ketahanan pangan, ketersediaan pupuk , serta mendukung program literasi, dan pencapaian visi misi,” ungkapnya.
Begitu juga dengan dana hibah, ada kenaikan, menjadi Rp2 miliar dan untuk bantuan tak terduga sebesar Rp2,8 miliar.
“Sebagian akan digunakan untuk persiapan Pekan Olahraga Daerah (Porda) pada bulan September dan Oktober mendatang,” terang politikus PAN itu.
Baca Juga : Banjir Lumpuhkan Maros: ASN Diliburkan, Sekolah Diminta Belajar Daring
Dalam APBD perubahan tersebut, PAD turun dari Rp295 miliar menjadi Rp288 miliar. Sedangkan pendapatan transfer naik dari Rp1,1 trilun lebih menjadi Rp1,2 triliun lebih.
Belanja daerah dititikberatkan kepada prioritas pembangunan. Chaidir meminta semua perangkat daerah efisien dan efektif, serta proporsional.
Baca Juga : Pemkab Maros Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, ATK, hingga Acara Seremoni
“Harus memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat,” tegas mantan Ketua DPRD Maros itu.
Dalam rapat tersebut juga terungkap penerimaan pembiayaan Silpa meningkat dari Rp15 miliar lebih menjadi Rp39 miliar lebih. Pengeluaran pembiayaan berkurang dari Rp2 miliar menjadi Rp 0, yang merupakan penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, sehingga pembiayaan netto naik dari Rp13 miliar lebih menjadi Rp39 miliar lebih, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nihil.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Maros, Andi Patarai Amir mengatakan pihaknya akan segera melakukan pembahasan sekaitan kebijakan umum APBD ini.
Baca Juga : Kali Pertama, Serapan ADD 80 Desa di Maros Capai 100 persen
“Tapi kita harap yang hadir itu harus kepala dinas, jika yang hadir bukan Kadis kami tidak terima,” pungkasnya.
