ABATANEWS, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar.
Antrean kendaraan dalam beberapa hari terakhir bahkan mengular hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Kondisi tersebut terjadi di tengah penjelasan PT Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM di Sulawesi Selatan dalam kondisi aman dan mencukupi.
Nurdin menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Jika pasokan dan stok BBM memang mencukupi, menurut dia, pemerintah bersama Pertamina harus mencari titik persoalan yang membuat masyarakat tetap harus mengantre
Baca Juga : Gubernur Sulsel Soroti Operator SPBU, Pertamina Tambah 50 Tenaga untuk 25 SPBU 24 Jam di Makassar
“Kalau Pertamina mengatakan stok BBM di Sulawesi Selatan aman, tetapi masyarakat tetap harus mengantre berjam-jam, berarti ada yang tidak beres dan itu harus segera ditemukan. Apakah masalahnya pada distribusi, pelayanan di SPBU, peningkatan konsumsi, atau ada BBM subsidi yang justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” kata Nurdin, Jumat (11/9/2026).
Politisi senior asal Sulawesi Selatan itu meminta Pertamina tidak berhenti pada penjelasan bahwa stok BBM tersedia. Menurutnya, kondisi faktual di lapangan harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM, terutama jenis BBM bersubsidi.
“Jangan hanya melihat stok di atas kertas. Pertamina harus turun langsung ke SPBU, lihat antreannya, periksa siapa yang membeli, bagaimana pola pengisiannya, dan pastikan distribusinya betul-betul sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Baca Juga : Sidak SPBU di Makassar, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Temukan 4 Nozzle Hanya Satu Operator
Persoalan antrean BBM di Sulsel telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. DPRD Sulsel sebelumnya juga meminta Pertamina mengambil langkah konkret setelah antrean kendaraan dilaporkan terjadi sekitar dua bulan dan di sejumlah lokasi sampai menyebabkan kemacetan. Pertamina menyatakan suplai ke SPBU tetap dilakukan setiap hari dan menyebut kenaikan kebutuhan dari sektor pariwisata serta logistik sebagai salah satu faktor yang berpengaruh.
Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi juga menjadi perhatian. Satgas pengawasan di Sulsel menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyaluran BBM yang kini ditelusuri bersama aparat kepolisian.
Nurdin mengatakan pengawasan menjadi penting karena BBM bersubsidi merupakan instrumen negara untuk membantu masyarakat dan sektor yang memang berhak mendapatkan subsidi.
Baca Juga : Penjelasan Pertamina Soal Penumpukan Antrean Kendaraan di SPBU Makassar
“Kalau ada kendaraan yang dimodifikasi, pengisian berulang, permainan di SPBU, atau BBM subsidi masuk kepada kegiatan yang semestinya menggunakan BBM nonsubsidi, harus ditindak tegas. Jangan ada toleransi karena yang dirugikan adalah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Nurdin, persoalan serupa pernah menjadi perhatian Komisi VI DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Utara pada Agustus 2026. Saat itu, Komisi VI menemukan antrean kendaraan, khususnya truk, di sejumlah SPBU.
Setelah dilakukan klarifikasi bersama Pertamina, persoalan yang disoroti bukan semata-mata ketersediaan pasokan, tetapi adanya BBM bersubsidi yang digunakan pihak yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
Baca Juga : Pimpinan Komisi VI DPR RI Soroti Pemadaman Listrik di Sulselrabar
Karena itu, Nurdin meminta persoalan di Sulawesi Selatan ditangani secara komprehensif dengan melibatkan Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU.
Ia mengingatkan agar masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan BBM subsidi tidak menjadi korban lemahnya pengawasan.
“Jangan sampai rakyat yang seharusnya menikmati subsidi justru menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU karena ada pihak lain yang mengambil hak mereka. Negara harus hadir. Pertamina harus memastikan BBM tersedia, distribusinya lancar, dan subsidi diterima oleh orang yang tepat,” katanya.
Baca Juga : Pertamina Klaim Stok BBM di Makassar dan Bone Aman, Tambah Pasokan Hingga 15 Persen
Nurdin juga meminta evaluasi dilakukan hingga pada pelayanan masing-masing SPBU. Menurut dia, ketika suplai dinyatakan tersedia tetapi antrean tetap terjadi, seluruh mata rantai distribusi harus diperiksa.
“Cari akar masalahnya dan selesaikan. Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan apakah ini langka atau tidak langka. Yang masyarakat butuhkan sederhana: ketika datang ke SPBU, BBM tersedia dan mereka tidak perlu mengantre berjam-jam,” pungkasnya.
