ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan sampah yang kian mendesak. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memimpin Rapat Koordinasi bersama penggiat lingkungan, Rabu malam (25/6/2025), di Rumah Jabatan Wali Kota.
Rapat ini sekaligus membahas peran pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Peraturan Presiden terkait penanganan darurat sampah perkotaan melalui pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Rapat turut dihadiri Ketua TPP PKK Melinda Aksa, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kadis Kominfo, para camat se-Kota Makassar, serta berbagai komunitas penggiat lingkungan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Perluas Program Iuran Sampah, 5.366 KK di Tamalanrea Akan Menikmati
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu krusial dan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Maka, diperlukan kolaborasi lintas sektor, sinergi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas untuk membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang terpadu.
“Kalau kita tidak diatasi sekarang, persoalan ini akan semakin parah. Tapi kalau kita bisa mengintervensi secara tepat, justru sampah bisa menjadi sumber nilai dan perbaikan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : 103 Ribu Pekerja Rentan Makassar Terlindungi, Direktur Pelayanan BPJS: Kebijakan Appi Kami Apresiasi
Munafri juga menuturkan, kondisi TPA Antang yang saat ini mengalami overload dan antrean panjang truk pengangkut sampah.
Ia menekankan pentingnya mendesentralisasi proses pengolahan melalui pengadaan mesin pengolah sampah di tingkat kecamatan.
TPA nanti hanya menerima residu. Tapi, ingin mulai dari hulu, kemudian dipilah dari rumah, serta diolah di wilayah, sisanya baru dikirim ke TPA.
Baca Juga : Kemarau Panjang, Wali Kota Makassar Bersama Warga Salat Istisqa di Al-Markaz
“Kalau residunya masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Target kita ke depan adalah sanitary landfill, bukan TPA terbuka seperti sekarang,” katanya.
Politisi Golkar itu, juga menyinggung potensi ekonomi dari pengolahan sampah plastik, mengingat tingginya nilai jual dan permintaan dari pabrik-pabrik daur ulang yang saat ini bahkan masih mengambil pasokan dari luar Makassar.
Lebih dari itu, ia menawarkan solusi inovatif untuk mengelola limbah daun ketapang yang selama ini hanya disapu dan terbang kembali.
Baca Juga : Ayo Ikut Sayembara Logo HUT ke-419 Kota Makassar, Desainer Wajib Lewati Seleksi Portofolio
Salah satunya dengan membuat lubang biopori, dikelola oleh petugas kebersihan, dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk oleh warga.
“Kita akan petakan tahun ke-2 sampai mana, tahun ke-3 apa yang diselesaikan, sampai nanti kita bisa deklarasi Kota Makassar bebas sampah,” tuturnya.
Munafri berharap komunitas lingkungan dan seluruh stakeholder turut memberi masukan dan ide-ide kreatif dalam menyusun kebijakan ini, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Kunjungi KBRI Tokyo, Bahas Peluang Kerja Sama Makassar–Jepang
Rapat ini menjadi tonggak awal penyusunan roadmap Kota Makassar menuju zero waste city. Munafri menegaskan pentingnya menentukan tahapan pencapaian yang terukur:
“Kita berharap komunitas lingkungan dan seluruh stakeholder turut memberi masukan dan ide-ide kreatif dalam menyusun kebijakan ini, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” harapnya.
Sebagai langkah kedepan, Munafri menggagas perubahan budaya dari sektor pendidikan dasar. Ia mewacanakan program edukasi lingkungan di sekolah dasar dan menengah, dengan mewajibkan siswa membawa sampah terpilah setiap hari ke sekolah.
Baca Juga : Pemkot Makassar Siapkan Penangkaran di TPA Tamangapa, Cegah Sapi Konsumsi Sampah Berbahaya
“Saya ingin anak-anak SD dan SMP setiap hari membawa sampah dari rumah. Bukan sekadar membawa, tapi belajar memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Ini membentuk habit sejak dini bahwa sampah harus dikelola dengan bijak,” ujar Munafri.
Kebijakan ini, lanjutnya, akan diperluas ke jenjang SMA, dan Perguruan Tinggi, hingga kantor-kantor pemerintahan. Setiap sekolah akan dilengkapi fasilitas tempat sampah terpilah, yang kemudian dikaitkan dengan sistem bank sampah, pengolahan kompos, hingga praktik urban farming.
Lebih jauh, Munafri menargetkan keterlibatan aktif dari sektor swasta, terutama hotel dan pelaku industri makanan yang menghasilkan volume sampah organik cukup besar. Pemerintah akan menggandeng PHRI dan pelaku usaha lainnya untuk menyediakan lahan pengolahan kompos skala menengah.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Apresiasi Petugas Kebersihan Bontoala, 2.500 Rumah Bakal Nikmati Iuran Sampah Gratis
“Kita minta hotel-hotel siapkan lahan 5.000 meter hingga 1 hektare. sampah organik dari hotel mereka akan diolah di situ, lalu digunakan untuk pertanian kota. Ini bukan hanya kurangi sampah, tapi bisa juga tingkatkan pendapatan rumah tangga,” jelasnya.
