ABATANEWS – Rencana pembangunan smelter PT Tiran di Konawe Utara terus mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua PB HMI Muktamar Umakaapa.
Muktamar menegaskan, aktivitas pabrik smelter merupakan salah satu upaya implementasi dari kebijakan hilirisasi industri yang membawa efek berantai terhadap perekonomian daerah dan nasional.
Bahkan, dapat memperkuat struktur industri nasional sehingga akan lebih kompetitif di kancah global.
Baca Juga : Ada 4 Ormas Keagamaan yang Ajukan Izin Kelola Tambang
“Hasil produksi dari perusahan seperti PT Tiran tentu saja dibutuhkan dalam pengembangan industri hilir di dalam negeri. Dan hal ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kebutuhan pasar domestik. Selain itu mampu meningkatkan daya saing produk kita baik di skala nasional maupun internasional,” paparnya.
Muktamar menambahkan, pembangunan pabrik smelter adalah wujud dukungan pengusaha lokal untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal di Konawe Utara karena membawa efek baik dalam membuka lapangan pekerjaan baru.
“Pembangunan Smelter dimana-mana memiliki efek langsung terhadap masyarakat lokal dan sekitar karena dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar terutama dalam hal ini bagi warga Konawe Utara. Di saat pandemi covid seperti ini, kita butuh kolaborasi dari semua pihak untuk saling bantu dan saling menguatkan” tuturnya.
Baca Juga : Muhammadiyah Segera Umumkan Soal Kebijakan Izin Pengelolaan Tambang Untuk Ormas
Muktamar berharap, pembangunan pabrik smelter PT Tiran adalah salah satu upaya dari pengusaha lokal untuk meningkatkan persaingan Indonesia di kancah global. Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri smelter berbasis logam karena termasuk dari 10 besar negara di dunia dengan cadangan bauksit, nikel, dan tembaga yang melimpah.
“Kita tahu bahwa data dari kemenperin terdapat 32 proyek smelter logam yang tumbuh dengan perkiraan nilai investasi sebesar USD18 miliar dan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 28 ribu orang, yang tersebar di 22 kabupaten/kota dan 11 provinsi. Hal inilah yang menjadi nilai saing Indonesia,” katanya.
