ABATANEWS, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Negara (IKN) membuka lowongan kerja untuk pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS). Ada banyak lowongan yang dibuka.
“Dalam rangka penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Otorita IKN, maka OIKN akan melaksanakan seleksi terbuka dan memberikan kesempatan kepada putra/putri terbaik bangsa untuk menjadi bagian dalam sejarah pembangunan Ibu Kota Nusantara,” demikian diumumkan Otorita IKN dari situs resminya.
Masa pendaftaran lowongan kerja ini hanya berlangsung 5 hari, yakni pada 20-24 Februari 2023. Pendaftaran hanya dilakukan secara online melalui IKN.go.id/RekPPNPNOIKN.">www.ikn.go.id/RekPPNPNOIKN.
Selain soal jadwal, berikut berbagai informasi yang perlu kamu ketahui soal lowongan kerja ini, termasuk posisi yang dibutuhkan:
Bidang tugas yang dibuka untuk lowongan kerja ini mencakup:
1. Sekretariat;
Baca Juga : Terima Laporan OIKN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pembangunan IKN
2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
Baca Juga : Prabowo Tiba di IKN dalam Kunjungan Perdana Sebagai Presiden RI
5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
Baca Juga : Prabowo Diagendakan Kunjungi IKN, Perdana Sejak Jadi Presiden RI
8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
Persyaratan umum bagi pelamar:
Baca Juga : Tambang Batu Bara Ilegal di Kawasan IKN Terbongkar, Negera Dirugikan Rp 5,7 Triliun
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi ‘Unggul’ dengan persyaratan IPK minimal 3,0 dan perguruan tinggi yang terakreditasi ‘Sangat Baik’ dengan persyaratan IPK minimal 3,2.
3. Berusia paling kurang 21 tahun dan berusia maksimal 33 (tiga tahun pada saat melamar;
Baca Juga : Peringatan HUT ke-80 RI Kembali Dipusatkan di Jakarta, Bukan IKN
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berkelakuan baik;
6. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat lain yang diperlukan dalam jabatan;
Baca Juga : Marak PSK di Sekitar IKN, Kepala Otorita: Itu di Sepaku, 3 Km dari Lokasi
7. Mampu mengoperasikan media teknologi informasi dan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional;
8. Disiplin dan berintegritas;
9. Bersedia ditempatkan pada wilayah penyelenggaraan organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.
Baca Juga : Warga Bisa Kunjungi Kawasan IKN Tanpa Biaya, Otorita Tegaskan Tak Ada Tiket Masuk
Latar belakang pendidikan yang diperlukan:
Sekretariat
1. Ilmu Ekonomi
Baca Juga : Tak Kenal Lelah, Menteri Investasi Cari Calon Investor IKN di Singapura
2. Manajemen Sumber Daya Manusia
3. Akuntansi
4. Ilmu Komunikasi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
5. Psikologi
6. Teknik Informatika
7. Ilmu Komputer
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
8. Ilmu Hukum
9. Administrasi Publik
10. Hubungan Internasional
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
1. Ilmu Hukum
2. Akuntansi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan
1. Perencanaan Wilayah dan Kota
2. Teknik Arsitektur
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
3. Teknik Sipil
4. Teknik Lingkungan
5. Teknik Geologi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
6. Ilmu Hukum
7. Ilmu Pertanahan
8. Manajemen
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
9. Teknik Informatika
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan
1. Teknik Industri
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
2. Teknik Informatika
3. Teknik Komputer
4. Perencanaan Wilayah dan Kota
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
5. Ilmu Hukum
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
1. Ilmu Hukum
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
2. Ilmu Komputer
3. Ilmu Administrasi
4. Ilmu Komunikasi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
5. Psikologi
6. Pertanian
7. Sosiologi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital
1. Teknik Sipil
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
2. Teknik Informatika
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
3. Teknik Elektro
4. Teknik Arsitektur
5. Matematika
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
6. Geografi
7. Ilmu Komputer
8. Sistem Informasi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
9. Ilmu Hukum
10. Fisika
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
1. Teknik Lingkungan
2. Teknik Sipil
3. Agroteknologi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
4. Manajemen
5. Pertanian
6. Silvikultur
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
7. Ilmu Hukum
8. Ilmu Kehutanan
9. Teknik Geologi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
10. Teknik Pangan
11. Perencanaan Wilayah dan Kota
12. Ilmu Tanah
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
13. Geografi
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
1. Ilmu Hukum
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
2. Ilmu Ekonomi
3. Administrasi Bisnis
4. Teknik Lingkungan
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
5. Teknik Sipil
6. Akuntansi
7. Manajemen
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
8. Teknik Elektro
9. Aktuaria
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
1. Ilmu Hukum
2. Teknik Lingkungan
3. Perencanaan Wilayah dan Kota
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
4. Administrasi Publik
5. Teknik Arsitektur
6. Teknik Sipil
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
7. Teknik Elektro
8. Teknik Mesin
9. Transportasi
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
Para pelamar lowongan kerja ini harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. Daftar riwayat hidup
2. KTP
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
3. NPWP
4. Ijazah terakhir yang dilegalisir
5. Pas foto berwarna latar belakang merah dengan kapasitas berkas 10 MB
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
7. Sertifikat TOEFL dengan minimal skor 500 atau IELTS 6.0 yang dikeluarkan oleh institusi terakreditasi nasional yang berlaku paling lama sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal pendaftaran.
8. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah penyelenggaraan organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,-
Baca Juga : Demokrat Tak Ingin IKN Jadi ‘Candi’ Seperti Hambalang
9. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,-
