ABATANEWS, JAKARTA – Kementerian Kesehatan mencatat masih ada masyarakat dari kelompok ekonomi atas masih menerima iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, seditaknya ada 10 persen masyarakat kalangan ekonomi atas yang masih menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Temuan ini setelah dilakukan sinkronisasi antara data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan setelah kita konsolidasikan data di BPS,” beber Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga : Wamenkes Pastikan Pasien Cuci Darah Sudah Bisa Ditangani Meski BPJS Kesehatan Non Aktif
Budi menjelaskan, pada kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang sepenuhnya disubsidi pemerintah, ditemukan sejumlah penerima tidak tepat sasaran. Dari total sekitar 96,8 juta peserta, sebanyak 47 ribu di antaranya masuk kategori tersebut.
PBI JKN sendiri adalah kategori peserta yang iurannya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Nilai iuran yang ditanggung sebesar Rp42 ribu per bulan untuk layanan kelas tiga.
Selain PBI, terdapat kategori lain dalam program JKN. Antara lain Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri, Pekerja Penerima Upah (PPU), serta Bukan Pekerja (BP).
Baca Juga : Kemenkes Bakal Salurkan 20 Unit Alat Rontgen Portabel Untuk Makassar
“PBI yang dibayarkan Kemenkes, itu masih ada dari 96 jutaan itu 47 ribu yang kurang tepat sasaran. Saya kalau boleh bercanda sedikit, Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, pernah,” jelas Budi.
