ABATANEWS — Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang yang melarang impor dari wilayah Xinjiang China karena adanya praktik kerja paksa. Keputusan ini memicu kemarahan dari China.
Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur adalah bagian dari penolakan AS terhadap perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslim Uyghur China, yang oleh Washington disebut sebagai genosida.
RUU tersebut disahkan Kongres bulan ini setelah anggota parlemen mencapai kompromi antara DPR dan Senat.
Baca Juga : Prabowo Temui Joe Biden di Gedung Putih, Salah Satu Pembahasan Terkait Gencatan Senjata di Gaza
Kunci dari undang-undang tersebut adalah “praduga yang dapat dibantah” yang mengasumsikan semua barang dari Xinjiang, di mana Beijing telah mendirikan kamp-kamp penahanan untuk Uyghur dan kelompok Muslim lainnya, dibuat dengan kerja paksa. Impor dilarang kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Beberapa barang – seperti kapas, tomat, dan polisilikon yang digunakan dalam pembuatan panel surya – ditetapkan sebagai “prioritas tinggi” untuk tindakan penegakan hukum.
China menyangkal pelanggaran di Xinjiang, produsen kapas utama yang juga memasok sebagian besar bahan dunia untuk panel surya.
Baca Juga : Temui PM dan Presiden Israel, Menlu AS Minta Segera Hentikan Serangan ke Gaza
Kedutaannya di Washington mengatakan tindakan itu “mengabaikan kebenaran dan dengan jahat memfitnah situasi hak asasi manusia di Xinjiang.”
“Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan norma-norma hubungan internasional, dan campur tangan besar dalam urusan internal China. China mengutuk keras dan dengan tegas menolaknya,” kata juru bicara kedutaan Liu Pengyu dalam sebuah pernyataan email.
Dia mengatakan China akan menanggapi lebih lanjut dengan melihat perkembangan situasi.
Baca Juga : Alasan Joe Biden Mundur dari Pencalonan Presiden Amerika Serikat 2024
Nury Turkel, wakil ketua Uyghur-Amerika dari Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, mengatakan kepada Reuters bulan ini efektivitas RUU itu akan tergantung pada kesediaan pemerintahan Biden untuk memastikannya efektif, terutama ketika perusahaan mencari keringanan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan persetujuan Biden atas undang-undang tersebut menggarisbawahi komitmen Amerika Serikat untuk memerangi kerja paksa, termasuk dalam konteks genosida yang sedang berlangsung di Xinjiang.
“Departemen Luar Negeri berkomitmen untuk bekerja dengan Kongres dan mitra antarlembaga kami untuk terus menangani kerja paksa di Xinjiang dan untuk memperkuat tindakan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan ini,” katanya dalam sebuah pernyataan dilansir Reuters.
