ABATANEWS, MAKASSAR – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan penyebab 11.014 nama dicoret dari daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk penyaluran triwulan II 2026. Pencoretan ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran data yang rutin dilakukan pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Menteri Saifullah menjelaskan, perubahan data penerima bansos merupakan hal yang wajar karena kondisi sosial masyarakat yang terus bergerak. Ia menyebut pembaruan dilakukan secara berkala mengikuti dinamika di lapangan.
“Datanya setiap tiga bulan sekali berubah, disesuaikan dengan hasil pemutakhiran,” ujar Gus Ipul sapaan akrabnya saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Makassar, Sabtu (18/4/2026).
Baca Juga : Wamenkes Pastikan Pasien Cuci Darah Sudah Bisa Ditangani Meski BPJS Kesehatan Non Aktif
Ia menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan data penerima berubah, mulai dari kondisi demografis hingga perubahan status ekonomi. Hal ini membuat pemerintah harus terus memperbarui data agar bantuan tidak salah sasaran.
“Kenapa selalu berubah? Karena data itu dinamis. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, ada yang menikah,” jelasnya.
Selain itu, perubahan juga terjadi karena sebagian penerima sudah tidak lagi masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan. Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian agar bantuan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Baca Juga : Bansos Seorang Nenek di Takalar Dicabut Usai Diduga Terlibat Judi Online
Meski terdapat pencoretan, Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi jumlah penerima bansos secara keseluruhan. Pemerintah tetap menjaga alokasi bantuan dengan mengganti data yang dicoret dengan penerima baru yang lebih layak.
“Kalau kita hapus, kita masukkan lagi kepada mereka yang lebih berhak. Jadi tidak dihilangkan, alokasinya tetap,” tega dia.
Ia menambahkan, mekanisme pemutakhiran data dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat paling bawah hingga pusat. Proses ini melibatkan berbagai pihak agar hasilnya lebih akurat.
Baca Juga : Bertemu Kemensos, Pemkot Serius Hadirkan Sekolah Rakyat di Pulau
“Pemutakhiran itu setiap tiga bulan kita terima, karena penyaluran kita juga triwulanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini pengelolaan data bansos dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan mengacu pada sistem data tunggal sosial ekonomi nasional yang terus diperbarui.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap kesalahan penyaluran seperti bantuan kepada penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diminimalkan. Ia juga menekankan pentingnya kecepatan pelaporan dari masyarakat.
Baca Juga : 20 Unit Rumah Diserahkan Mensos Untuk Warga Makassar
“Kalau kita terlambat melakukan pemutakhiran, ya kita membantu orang yang sudah meninggal atau yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria,” ungkapnya
Gus Ipul juga memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengajukan keberatan apabila merasa masih berhak menerima bantuan. Mekanisme usul sanggah disediakan sebagai bagian dari sistem pengawasan terbuka.
“Kalau masih merasa memerlukan bantuan, silakan ajukan usul sanggah lewat RT, RW, kelurahan, atau dinas sosial,” katanya.
Baca Juga : Pemerintah Temukan 1,9 Juta Penerima Bantuan Tidak Sesuai Kriteria
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya pencoretan data tersebut. Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi bersama.
Melalui pemutakhiran berkala ini, pemerintah menargetkan penyaluran bansos semakin tepat sasaran. Dengan data yang lebih akurat, intervensi sosial diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tidak perlu panik, masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengoreksi data,” tambahnya.
