ABATANEWS, JAKARTA – Media sosial X atau Twitter mengeluarkan kebijakan baru yang sangat kontroversi. Kebijakan tersebut tidak lai dengan membebaskan konten dewasa atau pornografi.
Aturan ini diresmikan oleh media sosial milik miliarder Elon Musk sejak Mei melalui pengumuman kebijakan baru pada halaman Pusat Bantuan X.
“Anda dapat membagikan [konten] ketelanjangan atau perilaku seksual dewasa yang diproduksi dan didistribusikan secara konsensual, selama diberi label dengan benar dan tidak ditampilkan secara mencolok,” tulis X dalam keterangan resminya.
Baca Juga : Permohonan Ditolak, Siskaeee Tetap Berada di Rutan
Kebijakan baru X ini telah menimbulkan kekhawatiran di tengah upaya pemerintah Indonesia. Yakni menjaga ruang digital dari konten yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.
Maka dari itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi
mengatakan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus mematuhi regulasi Indonesia. Termasuk undang-undang yang melarang penyebaran konten yang bertentangan dengan kesusilaan.
Baca Juga : Pengguna X di Android Kini Sudah Bisa Lakukan Panggilan Video dan Telepon
“Semua kebijakan X yang bertentangan dengan aturan serta peraturan lain yang berlaku, akan tetap mendapatkan sanksi, termasuk pemblokiran dan/atau denda,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/6/2024).
Ia menjelaskan, UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara eksplisit melarang penyebaran konten pornografi.
Pelanggaran atas ketentuan ini bisa berujung pada hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
Baca Juga : Elon Musk Bercita-cita Jadikan X Seperti WeChat
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, menambahkan bahwa platform yang melanggar peraturan terkait pornografi dapat menghadapi serangkaian tindakan.
“Mulai dari teguran, take down konten, sampai penutupan akses,” terang Usman. Ia juga menekankan bahwa telah ada mekanisme yang diterapkan untuk mencegah pornografi di ranah digital, seperti penggunaan filter kata-kata kunci.
