Sayangnya masih ada problem dalam integrasi data di tingkat kelurahan. Kondisi ini berpotensi membuat pelayanan tidak efektif.
Wakil Wali Kota (Wawali) Makassar, Fatmawati Rusdi mengakui kondisi ini. Padahal SK Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini sudah diterima oleh lurah.
Baca Juga : Panglima Dozer: Sulsel Butuh Andalah Hati yang Berpengalaman, Bukan Pemimpin Coba-coba
“Kita meminta lurah lebih progresif dan serius menangani masalah ini. Harusnya kan mereka tahu kerjanya apa, kalau menurut saya, dari awal data memang itu banyak yang nda sinkron,” ujar Fatma, di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Makassar, di Hotel Swissbel Makassar, Senin (21/11/2022).
Fatma mengatakan dari fakta yang didapatkan di lapangan, temuan di Puskesmas belum ada klasifikasi yang mana anak yang masuk kategori gizi kurang dan betul-betul stunting, kondisi ini membuat angka stunting Makassar tak karuan.
Namun ini kata dia perlahan dilakukan perbaikan. Meski amburadul, Makassar masih menjadi daerah dengan tingkat stunting terendah di Sulsel.
Baca Juga : Arwin Azis Tekankan Profesionalisme dan Integritas kepada 1.877 Pengawas TPS se-Makassar
“Target zero stunting seyogianya menjadi misi utama pemkot hingga 2024 mendatang. Diharapkan angka stunting yang dilaporkan masih berada di angka 5 persen ini bisa zero lebih cepat di 2023 mendatang,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Makassar Chaidir menerangkan angka stunting tahun ini sudah cukup progresif turun dari tahun sebelumnya.
“Dimana angkanya masih berada di 9 persen. Makanya dirinya optimis, target ini bisa diraih setahun ke depannya,” tuturnya.
Baca Juga : Kampanye Akbar Andalan Hati, Tegaskan Rekam Jejak Nyata untuk Sulsel
Caranya dengan penguatan anggaran di tingkat kelurahan. Pemkot kata dia yang tergabung oleh sejumlah OPD mengajukan anggaran Rp50 juta perkelurahan untuk prefentif stunting.
“Kemudian ada lagi Rp30 juta untuk pemberian tambahan makanan, kemudian Rp10 juta untuk pembinaan dapur sehat atasi stuntung (DSAS) lalu Rp10 juta untuk pembinaan balita sehat dalam kampung keluarga berkualitas,” ujarnya.
