ABATANEWS, PAREPARE – Wali Kota Tasming Hamid menjatuhkan sanksi disiplin kepada sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sanksi tersebut berupa nonjob hingga demosi jabatan.
Kebijakan ini diambil berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat yang menjadi dasar penindakan.
Kepala BKPSDM Parepare, Eko W Ariyadi, menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang terkena sanksi merupakan bagian dari satu rangkaian hasil pemeriksaan. “Semuanya ini berdasarkan LHP Inspektorat,” ujar Eko, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga : Pemkot Parepare Tampil Semarak di Jalan Sehat Anti Mager dan Karnaval HUT ke-357 Sulsel
– Tiga Pejabat Dinonjobkan
Antara lain Basuki Busrah (Kepala Dinas Tenaga Kerja), Andi Askar Ahdi Putra (Kabid Humas dan Komunikasi Publik Diskominfo)
Awaluddin (Camat Soreang. Selain itu, dua pejabat lainnya mendapat sanksi demosi atau penurunan jabatan.
Baca Juga : Kabut Asap Selimuti Parepare, Dinas Kesehatan Turun ke Jalan Bagikan Masker
– Dua Pejabat Demosi Jabatan
Pejabat yang mengalami demosi yakni Anwar Amir, dari Kepala Diskominfo menjadi Kabid Hubungan Industrial Disnaker, Prasetyo Catur, dari Kepala BKD menjadi Kabag Ekonomi Setdako.
Tak hanya itu, satu pejabat lainnya juga mengalami penurunan pangkat satu tingkat di lingkup pemerintah daerah.
Baca Juga : Waspada Kabut Asap di Parepare, Pemkot Bagikan Masker Edukasi Warga Lindungi Kesehatan
“Ini tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Inspektorat, semua satu rangkaian,” tegas Eko.
– Pejabat Dipindahkan Tanpa Pelantikan
Eko menjelaskan, pejabat yang dinonjobkan langsung dipindahkan menjadi staf biasa di instansi lain. Proses ini dilakukan tanpa pelantikan resmi. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menjaga etika birokrasi.
Baca Juga : Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemkot Parepare Gali Inovasi Mataram Pintar dan Strategi Peningkatan PAD
“SK diberikan langsung ke masing-masing pejabat tanpa seremoni,” jelasnya.
– Jabatan Kosong Diisi Plt
Sementara itu, jabatan yang kosong akibat sanksi langsung diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Masa jabatan Plt berlaku selama tiga bulan dan dapat diperpanjang.
Baca Juga : Tasming Hamid Hadiri Pertemuan Pengawasan Aset Pemda Bersama Wamendagri dan Komisi II DPR RI
Selanjutnya, pengisian jabatan definitif akan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang akan ditentukan oleh pemerintah daerah. Eko menambahkan, proses tersebut masih menunggu arahan langsung dari wali kota.
– Langkah Tegas Perkuat Disiplin ASN
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
