ABATANEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pembangunan sistem persampahan di Makassar harus dilakukan secara nyata dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Komitmen ini menjadi bagian dari langkah besar pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan sampah yang kian kompleks.
Salah satu upaya krusial yang tengah dijalankan adalah pengalihan metode pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari sistem open dumping atau pembuangan terbuka menuju TPA sanitasi yang lebih ramah lingkungan dan terkontrol.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Peran dalam Mendukung Kebijakan Lingkungan dan Ketahanan Iklim Nasional
Transformasi ini ditargetkan berjalan dalam jangka waktu 180 hari sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menata sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Koordinasi terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan penanganan persampahan yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (6/4/2026).
Pada kesempatan ini, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya pengendalian permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang dinilai sudah memasuki kawasan organisasi dan berdampak pada berbagai sektor, termasuk transportasi dan kesehatan masyarakat.
Baca Juga : Disdik Makassar Gelar Market Sounding Pengadaan Kain Seragam SD dan SMP Tahun Anggaran 2026
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan lagi, dan harus segera dikendalikan secara serius dengan melibatkan seluruh elemen,” tegas masyarakat Appi.
Orang nomor satu Kota Makassar itu menekankan, bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tugas bersama hingga tingkat RT/RW.
Lanjut dia, ini tanggung jawab bersama. Di setiap kelurahan, sistem pengolahan harus berjalan, mulai dari pembangunan biopori, pemanfaatan eco enzim, hingga pengolahan dengan maggot.
Baca Juga : Tak Sekadar Bank Sampah, BSU Nurul Ilmi Bangun Ekosistem Zero Waste dan Urban Farming
“Semua ini bisa dilakukan secara masif dengan melibatkan masyarakat,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada warga agar metode pengolahan seperti eco enzim dan teknologi sederhana lainnya dapat dipahami dan diterapkan secara luas di lingkungan masing-masing.
Selain itu, Munafri meminta adanya sistem kontrol dan evaluasi sejak awal pelaksanaan program agar seluruh upaya yang dilakukan benar-benar berjalan efektif di lapangan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Ajak APINDO Jadi Pelopor Gerakan Ramah Lingkungan
Ia menargetkan dalam waktu 180 hari ke depan, berbagai program penanganan sampah harus berjalan secara paralel dan menunjukkan hasil yang nyata.
Dalam periode tersebut, Pemkot Makassar juga tengah mendorong proses hukum dan administrasi untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PLTS), sekaligus melakukan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar memenuhi standar sanitasi TPA.
“Kalau TPA kita tidak memenuhi standar, ini bisa ditutup. Bahkan ada konsekuensi hukum yang bisa naik ke ranah pidana. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tegasnya.
Baca Juga : Tinjau TPS3R Karunrung, Munafri Siapkan Anggaran Perbaikan Fasilitas Pengolahan Sampah
Ia juga mengingatkan agar seluruh fasilitas pendukung seperti insinerator yang digunakan di wilayah kota harus memiliki izin resmi dan sesuai dengan regulasi.
Ia meminta seluruh jajaran camat dan lurah untuk serius menjalankan tugas, mengingat tantangan ke depan semakin kompleks.
“Kalau kita tidak serius, kita akan kehilangan banyak waktu. Sementara persoalan di depan kita sangat besar,” ujarnya.
Baca Juga : Wawali Aliyah Perkuat Diplomasi Kota Makassar di Perayaan 250 Tahun Kemerdekaan AS
Appi menyampaikan pesan tegas kepada seluruh camat dan lurah atas kerja sama mereka. Salah satu poin yang disampaikan Wali Kota Makassar, menyoroti tingginya biaya pengelolaan sampah di Kota Makassar yang dinilai belum sebanding dengan hasil penanganannya.
Ia menyebut, biaya pengelolaan sampah di Makassar hampir mencapai Rp1 juta per ton, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan secara maksimal.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Kota Surabaya yang mampu menuntaskan hingga 99 persen persoalan sampah dengan biaya sekitar Rp600 ribu per ton.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Tinjau Progres Pembenahan TPA Antang, Target Lepas dari Sistem Open Dumping
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan sampah di Makassar masih perlu dikembangkan secara menyeluruh dan terukur.
“Artinya biaya kita besar, tapi hasilnya belum optimal. Maka kita harus punya sistem pengelolaan sampah yang benar-benar terukur setiap hari,” kata Munafri.
Untuk itu, ia meminta seluruh camat dan lurah agar menghadirkan inovasi di wilayah masing-masing, khususnya dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Baca Juga : Makassar-Jepang Kolaborasi Tangani Banjir, Smart JAMP Segera Diuji di Titik Rawan
Ia juga mewajibkan setiap kelurahan memiliki minimal satu RT/RW percontohan sebagai kawasan bebas sampah.
RT/RW tersebut diharapkan mampu mengelola sampah secara terintegrasi, mulai dari pemilahan hingga pengolahan di tingkat lokal.
“Minimal satu kelurahan, satu RT/RW bebas sampah. Ini wajib. Harus jadi contoh bagaimana sistem pengelolaan berjalan dengan baik,” imbuh orang nomor satu Kota Makassar itu.
Baca Juga : Pemkot Makassar Benahi TPA Antang dengan Sistem Cover Soil
Selain itu, ia kembali menekankan optimalisasi program TEBA (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis masyarakat) yang selama ini dinilai belum berjalan maksimal.
Ia mengingatkan agar TEBA tidak sekadar menjadi tempat pembuangan sampah, melainkan difungsikan sebagai lokasi pengolahan sampah organik.
Menurutnya, sistem TEBA harus dilakukan dengan metode yang benar, yakni sampah organik ditumpuk dan ditutup secara berkala menggunakan material cokelat seperti daun kering agar proses penguraian berjalan optimal.
Baca Juga : SPMB Makassar 2026 Dibuka 8 Juni, Disdik Minta Orang Tua Segera Buat Akun dan Siapkan Dokumen
“Jangan dicampur dengan plastik. TEBA itu untuk kompos, bukan tempat buang sampah biasa. Harus ada proses, harus ada pengelolaan berkelanjutan,” jelasnya.
Munafri juga mendorong pembentukan tempat penampungan dan pembelian sampah plastik di setiap RT/RW.
Langkah ini bertujuan menciptakan nilai ekonomi dari sampah sekaligus mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan.
Baca Juga : SPMB Makassar 2026 Dibuka 8 Juni, Disdik Minta Orang Tua Segera Buat Akun dan Siapkan Dokumen
Ia mencontohkan praktik yang telah berjalan, di mana sampah plastik dapat ditukar dengan kebutuhan pokok seperti minyak atau barang lainnya.
Skema ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian sirkular di tingkat masyarakat.
“Harus ada tempat yang jelas. Sampah plastik punya nilai, jadi jangan dibuang. Kita buat sistem agar bisa ditukar dan dimanfaatkan,” tutupnya.
