ABATANEWS, MAJASSAR — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto geram terkait anggaran 2021 yang dinilainya banyak tidak masuk akal.
Danny menyoroti pos belanja perjalanan pegawai yang mencapai Rp100 miliar. Bahkan total uang bensin seluruh kendaraan dinas mencapai Rp9 miliar per hari.
“Misalnya bensin, itu juga 100 miliar saya ambil, satu hari pemkot tidak bergerak kendaraan dinasnya maka Rp9 miliar kita untung,” katanya
Baca Juga : Dirut BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Makassar: Program Perisai Layak Jadi Contoh Nasional
Untuk menghemat, pihaknya mengalihkan pertemuan tatap muka dengan zoom meeting sehingga tidak banyak membutuhkan anggaran BBM kendaraan.
“Saya larikan ke zoom meeting, saya belikan alat zoom meeting sampai kelurahan dan seluruh SKPD, jadi tidak usah bergerak, pengeluaran bensin tidak terlalu banyak, ini lebih efektif,” katanya.
Danny mengaku telah memangkas anggaran hingga Rp 680 miliar.
Baca Juga : Libatkan 1.005 Agen Perisai, Appi-Aliyah Percepat Universal Coverage Jaminan Sosial di Makassar
Hal yang sama juga ditemukan Danny Pomanto pada pos belanja makan minum pegawai yang mencapai Rp20 miliar.
Danny mengatakan angka itu tidak masuk akal. Bahkan jika dalam satu hari pegawai pemkot hanya makan dan minum, maka anggaran tersebut tetap tidak akan habis dalam waktu satu tahun.
“Itu makan minum, kalau misalnya dari pagi sampai malam makan saja kerjanya sampai satu tahun tidak habis juga anggarannya,” ketus Danny.
Baca Juga : Wawali Aliyah Apresiasi Sinergi BPJS Kesehatan dan PWRI dalam Menjaga Kesehatan Purnabakti
“Makanya saya bilang, memangnya ini birokrat makan makan saja kerjanya, kan tidak masuk akal anggarannya ada sekitar Rp20 miliar,” katanya.
Danny mengatakan, rancangan yang disusun telah dilakukan pemangkasan finalisasi. Selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui.
Danny memastikan kegiatan rutin pemerintahan tetap berjalan meski dilakukan pemangkasan.
Baca Juga : Pemkot Makassar, Forkopimda dan Kemenlu Matangkan Kesiapan IGS 2026 Sambut Kedatangan Delegasi 28 Negara
Anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk belanja modal membiayai program yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kita potong bukan berarti itu hilang kegiatan, tetap berjalan tapi (anggarannya) lebih rasional,” tandasnya.
