ABATANEWS, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima kunjungan UNICEF Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, di Amirullah, Selasa (16/8/2022).
Pertemuan tersebut membahas terkait masalah pendidikan dan sosial. Khususnya soal Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) yang menjadi program UNICEF Indonesia.
Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Muhyiddin, Kepala Dinas Sosial Aulia Arsyad, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Achi Soleman.
Baca Juga : Andi Arwin Azis Akhiri Masa Jabatan sebagai Pjs Wali Kota Makassar dengan Senam Bersama dan Apel
Pimpinan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku Hengky Widjaja memuji upaya pemerintah kota dalam mengentaskan anak tidak sekolah melalui penggandaan rombongan belajar.
“Kami berharap solusi yang disampaikan pak wali ini bisa menjadi salah satu penyelesaian anak tidak sekolah,” kata Hengky Widjaja.
Untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah di Makassar, UNICEF memberi dukungan teknis bekerja sama dengan instansi terkait.
Baca Juga : Andi Arwin Azis Tegaskan Penyusunan RAPBD 2025 Telah Berpedoman Pada UU
Seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendidikan dalam hal pengembangan strategi pengentasan anak tidak sekolah.
Salah satunya melakukan pendataan anak tidak sekolah di empat kelurahan. Yakni, di Kelurahan Rappocini, Barombong, Tallo, dan Lembo
“Hasilnya ada 306 anak tidak sekolah (ini untuk semua tingkatan). Ini akan kita bikin strategi dan disingkronkan dengan program semua anak harus sekolah,” tuturnya.
Baca Juga : PJ Sekda Kota Makassar Hadiri Rapat Paripurna Tentang Pemandangan Umum Fraksi
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merasa senang mendapatkan dukungan dari UNICEF terkait upaya penanganan anak tidak sekolah.
Apalagi masalah pendidikan menjadi konsen Danny sejak periode pertama ia memimpin. Salah satunya melalui program semua anak harus sekolah.
Karena itu, pihak Pemkot Makassar melalui Dinas Pendidikan melakukan pendataan jumlah anak putus sekolah di 1.095 Lorong Wisata tahun ini.
Baca Juga : Logistik Pilkada Serentak di Makassar Telah 100 Persen
“Caranya itu nanti SD bikin SMP dan SMP bikin SD. Jadi penyebab tidak sekolahnya itu harus kita tahu, semua harus diukur” tutupnya.
