Kamis, 06 Juni 2024 13:15

Rapat Komisi I DPR RI Bahas Palestina Tak Dihadiri Prabowo, Politisi Golkar Beri Alasan

Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam sebuah kesempatan. (Dok Setpres)
Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam sebuah kesempatan. (Dok Setpres)

ABATANEWS, JAKARTA — Komisi I DPR mengadakan rapat penting yang membahas hibah senjata dan amunisi serta misi kemanusiaan Indonesia ke Palestina. Sayangnya, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tidak hadir dalam rapat tersebut.

Rapat yang berlangsung pada Kamis (6/6/2024) ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Dirjen PPR Kemenkeu.

Menurut Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, Prabowo absen karena memiliki agenda khusus bersama Presiden Joko Widodo. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak dapat hadir, dan pihak DPR telah menerima surat ketidakhadirannya.

Baca Juga : Sukses Juara Ketiga di Bali, Abang Fauzi Apresiasi Atlet Cricket Luwu Utara

“Surat Menhan RI Nomor B/1012/6/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang menjelaskan bahwa Menhan mendelegasikan kepada Wamenhan untuk hadir dalam raker Komisi I DPR pada hari ini karena ada agenda khusus yang sudah terjadwal. Ini kami tunjukkan suratnya sudah ada. Jadi ketidakhadiran beliau sudah ada surat resmi. Dan kami dengar dari Pak Wamen, beliau ada agenda dengan Presiden saat ini. Jadi ini clear untuk Pak Wamen hadir, dasar hukumnya kuat mewakili Pak Menhan,” sambungnya.

Dalam rapat ini, dua agenda utama yang dibahas adalah penerimaan dan penyerahan hibah senjata serta kesiapan pemerintah untuk mendukung misi kemanusiaan di Palestina. Indonesia menerima hibah berupa 2.618 butir amunisi dari Brunei Darussalam senilai Rp 58,4 miliar. Selain itu, Indonesia juga memberikan hibah senjata dan amunisi kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Kamboja senilai Rp 8,8 miliar.

“Kemudian surat kedua, surat Menhan tanggal 19 Desember disampaikan permohonan persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal Patrol Combat Corvette atau PCC dari pemerintah Korsel kepada TNI AL,” imbuh Meutya.

Penulis : Wahyuddin
Komentar