ABATANEWS, MAKASSAR – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwalkot Palopo 2025 terancam terkendala akibat belum cairnya anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengandalkan sisa anggaran Pilkada 2024 untuk menjalankan tahapan yang sudah berjalan.
Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Sulsel, Marzuki Kadir, mengungkapkan bahwa dana PSU masih dalam tahap pencermatan oleh Inspektorat. Namun, ia menekankan bahwa idealnya anggaran sudah turun sebelum tahapan PSU dimulai.
“Sekarang, kita hanya memakai sisa-sisa anggaran pilkada sebelumnya. Namun khusus anggaran PSU, belum turun,” ujar Marzuki kepada Tribun-Timur, Selasa (11/3/2025).
Baca Juga : KPU Sulsel Siapkan PSU Palopo, Parpol Diminta Segera Daftarkan Calon Pengganti
Selain itu, proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dan Pemkot Palopo juga belum dilakukan, padahal tahapan PSU sudah berjalan. Marzuki menyoroti bahwa tahapan pencermatan oleh Inspektorat seharusnya dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
“Sekarang baru masuk proses pencermatan dari Inspektorat, tetapi penandatanganan NPHD belum dilakukan. Semestinya NPHD ditandatangani dulu, baru pencermatan,” tegasnya.
Dampak Keterlambatan: Logistik dan Persiapan PSU Terancam
Keterlambatan pencairan anggaran ini dikhawatirkan dapat menghambat berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan PSU, terutama pengadaan dan distribusi logistik pemungutan suara.
Baca Juga : KPU Sulsel Lakukan Evaluasi Pasca Pemilu dan Pilkada 2024 dengan Gelar FGD
Tanpa dana yang cukup, KPU berisiko mengalami kendala dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara serta persiapan teknis lainnya.
KPU Palopo sendiri telah mengajukan anggaran PSU sebesar Rp 11,5 miliar, namun Pemkot Palopo kemungkinan hanya akan mengakomodasi sekitar Rp 10 miliar.
“Semestinya (anggaran) sudah dicairkan. Tetapi kan begini, kita kan sudah mengajukan total kebutuhan anggaran. Tetapi itu masih diteliti oleh pihak Inspektorat,” kata Marzuki.
Baca Juga : Tanpa Danny-Azhar, KPU Sulsel Tetapkan Sudirman-Fatman Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Selain anggaran, KPU juga masih menunggu kepastian pencetakan logistik PSU yang akan dilakukan melalui e-katalog. Harga logistik diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan Pilkada Serentak 2024.
“Karena PSU ini berbeda dari Pilkada lalu, harga logistik kemungkinan bisa lebih mahal. Tapi kita belum tahu berapa pastinya, karena semuanya tergantung e-katalog,” jelasnya.
