ABATANEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar menghapus kuota impor. Terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena dianggap dapat menghambat kelancaran perdagangan.
“Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).
Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga : Prabowo Kritik Negara Adidaya, Ajarkan HAM Tapi Lakukan Pelanggan Mencolok
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.
Salah satu komoditas yang disampaikan oleh Prabowo terkait kebijakan kuota impor yakni daging. Ia menginstruksikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapapun.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.
Baca Juga : Menlu Sugiono Tegaskan Tak Ada Rencana Relokasi Warga Gaza ke RI
Prabowo menilai kuota impor selama ini menjadi permainan. Dia curiga bahwa skema tersebut justru hanya menunjuk sejumlah perusahaan tertentu.
“Enak saja (hanya kuota untuk beberapa perusahaan). Sudahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan pakai-pakai praktik itu lagi,” tuturnya.
Selain isu kuota, Prabowo juga memberikan perhatian serius terhadap praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai. Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari pelaku usaha dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera bertindak jika ditemukan implementasi yang tidak sesuai.
Baca Juga : Rencana Prabowo Relokasi Warga Gaza ke RI, MUI: Untuk Apa Ikut-ikutan AS dan Israel?
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” pingkasnya.
