ABATANEWS, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, melaporkan pertanggungjawaban triwulan IV, atas Penilaian Kinerja Penjabat Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, yang diterima oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw, di ruang Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2023).
Dalam laporannya, Hamka yang hadir didampingi Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Syukril Gobel, Kepala Bappeda Sofyan Ibrahim dan Inspektur Provinsi Gorontalo Misranda Nalole, memaparkan sejumlah kinerjanya di Provinsi Gorontalo.
Hal-hal yang disampaikan diantaranya terkait pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan tengkes, dukungan jaminan kesehatan (JKN) serta penggunaan sistem perizinan.
Baca Juga : Pj Gubernur Rudy Salahuddin Sambut Kepala Kajati Baru Gorontalo I Dewa Gede Wirajana
Ada pula pelaporan tentang penyerapan anggaran mandatory spending untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, termasuk proporsi belanja APBD dan peningkatan PAD.
“Untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan anggaran di tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp 33 miliar melalui pola kerjasama dengan kabupaten/kota. Alokasi JKN ini bersumber dari pajak rokok dengan persentase 92 persen pajak rokok yang diterima,” kata Penjagub Hamka dihadapan tim penilai.
Berikutnya, dalam penanganan stunting (tengkes), Provinsi Gorontalo melalui program lintas sektor, telah menetapkan dua Desa di Kabupaten Gorontalo sebagai “pilot project” program inovasi “one day one egg” yang juga dikembangkan oleh kabupaten/kota.
Baca Juga : Kepala Inspektorat Hadiri Rakor Percepatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan KPK RI
Kemudian melaksanakan kegiatan B2SA tengkes, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak tengkes, diantaranya beras nutrisi, telur ayam, kacang hijau dan susu untuk anak balita.
Dalam penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, di mana persentase angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Gorontalo di tahun 2022 sebesar 4,28 persen, dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,66 persen. Capaian tersebut didukung oleh alokasi anggaran untuk pemenuhan pelayanan melalui OPD.
“OPD pendukung diantaranya Dinas Sosial lewat program BNP3G, Dinas Kesehatan melalui program bantuan iuran (PBI), Dinas PRKP melalui program rumah layak huni, Dinas PUPR melalui program sanitasi dan Dinas PRESDMT melalui pemasangan listrik gratis,” jelasnya.
Baca Juga : Data BPS 2023: 2.062 Kasus Perceraian Terjadi di Provinsi Gorontalo
Selanjutnya yang disampaikan Hamka terkait digitalisasi perizinan, Pemprov Gorontalo telah menerapkan penyelenggara perizinan berbasis risiko, melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Penggunaan sistem perizinan dan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission), serta pelayanan perizinan keliling (mobile) atau gerai pelayanan perizinan ke lokasi yang sulit dijangkau dengan internet.
“Juga melalui Aplikasi Promosi Investasi Gorontalo (APIG). Intinya, tidak ada pungutan biaya dalam layanan pengurusan perizinan, ini jadi satu langkah strategis Pemprov Gorontalo,” tambahnya
Baca Juga : Polda Gorontalo Gelar Upacara Hari Juang Polri, Ini Arahan Kapolda
Pemaparan Penjagub Hamka ini ditanggapi oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw. Tomsi menyampaikan, apa yang dilaporkan oleh Penjagub Hamka sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, utamanya terkait format laporan. Format laporan pertanggungjawaban seperti ini harus sama dengan seluruh penjabat gubernur lainnya.
Evaluasi Kinerja ini akan dikoreksi oleh Kemendagri pada, Jumat 6 April. Selanjutnya tanggal 7 April, tim Irjen Kemendagri akan mempresentasikan nilai-nilai atas apa yang telah disampaikan Penjagub Hamka secara obyektif di hadapan Menteri Dalam Negeri.
