ABATANEWS, MAROS — Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru terbentuk di Kabupaten Maros. Ketiganya merupakan hasil pemisahan dari OPD lain. Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan ada tiga OPD baru yang terbentuk dari hasil pemisahan.
Seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kini berdiri sendiri. Dimana sebelumnya tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
“Jadi ini dilakukan sesuai arahan dari pusat, bahwa di daerah Dinas Pemadam Kebakaran harus berdiri sendiri untuk menangani persoalan kebakaran ataupun kebencanaan,” ungkap Bupati Maros, AS Chaidir Syam usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Maros, Senin (13/5/2024).
Baca Juga : Bupati Maros jadi Pembicara di Perpusnas Terkait Transformasi Perpustakaan
OPD baru lainnya yakni, Dinas Perhubungan, yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan.
“Ya saat ini kan moda transportasi di Maros sudah cukup kompleks. Selain moda transportasi darat dan udara juga sudah ada kereta api. Serta moda transportasi laut di beberapa pelabuhan kita.Sehingga butuh perhatian khusus dari Dinas Perhubungan,” jelasnya.
Selanjutnya OPD baru ketiga yaitu Dinas Ketenagakerjaan yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.
Baca Juga : Dewan Minta Pemkab Maros Tutup Wisata Air Terjun Jami Usai Telan Korban Jiwa
“Seiring dengan instansi yang masuk ke kabupaten Maros sehingga jumlah tenaga kerja saat besar sekali di kabupaten Maros, termasuk program kerja kita terkait Ketenagakerjaan untuk pemuda kita kita upayakan penanganan ketenagakerjaan bisa lebih fokus,” jelas mantan Ketua DPRD Maros ini.
Adapun pemberlakuan tiga OPD baru itu dimulai tahun depan.
“Alhamdulillah DPRD mengesahkan hari ini, sehingga kita bisa mengisi kekosongan OPD tersebut dan membuat penganggaran pokok di 2025 dan penyesuaian perbup yang ada,” ungkapnya.
Baca Juga : Bupati Maros Luncurkan Program Inkubasi Pertanian di Tompobulu
Sekaitan dengan adanya tiga OPD baru ini, maka pihaknya akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi tersebut.
Hanya saja, kata dia, lelang jabatan harus menunggu izin dari Kementerian dalam negeri. Pasalnya, ia tak lagi bisa melakukan mutasi jelang Pilkada.
“Tapi untuk persoalan lelang jabatan kita masih dalam proses meminta rekomendasi dengan Kementrian dalam Negeri , jika diizinkan maka akan dilakukan lelang tersebut,” pungkasnya.
