ABATANEWS, MASAMBA – Kader Golkar Luwu Utara meminta DPD I Golkar Sulsel untuk mengevaluasi Plt Golkar Lutra Arifin Junaedi (Arjuna). Pasalnya hingga saat ini musyawarah daerah DPD II Golkar Luwu Utara tak kunjung digelar.
Padahal, sesuai SK Plt yang diberikan kepada Arjuna, mantan bupati Luwu Utara itu diberikan tugas menggelar Musda paling lambat 3 bulan sejak SK keluar.
SK yang ditandatangani Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe tertanggal 15 Desember 2020. Artinya, Arjuna telah melewatkan 3 bulan batas waktu yang diamanahkan sesuai SK.
Baca Juga : Muhammad Fauzi Bareng Golkar Lutra Ajak Ratusan Offroader Jajal Sirkuit Lodang Seko
Molornya musda membuat sejumlah kader meninta Arjuna dievaluasi.
“Kenyataannya sekarang sudah pertengahan April tanda-tanda musda akan digelar tak ada. Kami meminta agar Plt Ketua DPD II Golkar Luwu Utara, Arifin Junaedi dievaluasi. Kami menilai Arjuna tak sanggup menggelar musda,” kata Ketua BSN Partai Golkar Luwu Utara, Haeruddin Kasim dalam rilisnya.
Menurut Baso, secara administratif surat tugas tersebut kadaluarsa dan harus diperbarui. “Terserah kalau misal surat tugas yang diperbarui nantinya kembali menunjuk Arifin Junaedi sebagai Plt Ketua tak apa,” ungkap Haeruddin.
Baca Juga : Ratusan Warga Ikut Vaksinasi Golkar Lutra
Namun, menurut Haeruddin, sebagai kader, pihaknya berharap pembaruan surat tugas juga disertai evaluasi. “Sudah lebih dari tiga bulan Arjuna bertugas sebagai PLT Ketua Golkar Luwu Utara dan musda belum juga dilaksanakan. Bisa dikatakan Arifin Junaedi telah gagal. Ini sudah kegagalan yang kedua setelah sebelumnya Arifin Junaedi juga gagal melaksanakan Musda pada 2016 lalu,” sambung pria yang akrab disapa Baso itu.
Menurut Baso, hal yang sangat wajar jika kader berharap DPD I Partai Golkar Sulsel bisa menunjuk pengurus lain sebagai Plt Ketua. Pengurus yang lebih mampu mengarahkan dinamika di internal partai agar musda bisa segera dilaksanakan.
“Andai pak Arjuna mampu, saya yakin musda sudah digelar bulan Maret kemarin. Kalau alasan belum ada persetujuan dari DPD I atau DPP itu juga menunjukkan kalau komunikasi Arjuna ke pengurus tingkat DPD I sampai DPP dipertanyakan,” pungkasnya.
