ABATANEWS, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah merespons pro-kontra yang terjadi ditengah publik terkait program iuran sampah gratis bagi masyarakat Kota Makassar.
Ia menyampaikan dukungannya terhadap rencana program pengelolaan sampah gratis yang diusung Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.
Menurutnya, program ini merupakan terobosan positif dibandingkan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya.
Baca Juga : Wawali Aliyah Terima Audiensi DPP Corakindo, Dorong Kolaborasi Strategis
“Selama ini belum ada program seperti ini. Bahkan di masa pemerintahan sebelumnya, tidak ada wacana penggratisan retribusi sampah sama sekali. Jadi saya melihat ini sebagai langkah maju dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar saat ini,” ujarnya saat diwawancarai oleh media di DPRD Kota Makassar, Kamis (12/6/2025).
Muchlis Misbah menjelaskan, meski program ini tengah dalam tahap penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali), masyarakat tetap berkewajiban membayar retribusi sampah hingga aturan resminya diterbitkan.
Namun ia menegaskan, program penggratisan ini memang diarahkan khusus bagi warga kurang mampu, dengan indikator kepemilikan daya listrik rumah tangga 450 hingga 900 watt.
Baca Juga : Unhas Tawarkan KKN Prestasi di Makassar, Wali Kota Munafri Apresiasi Keterlibatan Mahasiswa
“Kalau ada pertanyaan kenapa tidak digratiskan untuk semua? Menurut saya itu tidak adil. Masa toko, rumah makan, dan usaha lainnya juga mau digratiskan? Ini kebijakan yang sudah sangat bijaksana karena menyasar warga yang betul-betul membutuhkan,” tegas Legislator dari Fraksi Mulia ini.
Ia juga meluruskan isu yang beredar di masyarakat soal program ini. Ia menegaskan bahwa penggratisan retribusi sampah tidak berlaku untuk semua golongan, melainkan hanya bagi rumah tangga tidak mampu sesuai kriteria yang sedang disusun oleh Pemkot Makassar.
“Jadi, kalau ada yang bilang ini hanya janji manis atau akal-akalan, itu tidak benar. Faktanya, Pemkot serius menggodok Perwali untuk mewujudkan kebijakan ini. Tinggal menunggu proses aturan resminya saja,” jelasnya.
Baca Juga : Jaga Identitas Bangsa, Munafri Dorong Penguatan Bahasa Indonesia di Kota Makassar
Muchlis berharap, saat Perwali ini resmi terbit, program ini bisa segera berjalan maksimal dan tepat sasaran, sehingga dapat meringankan beban masyarakat kecil tanpa mengurangi kualitas layanan pengelolaan sampah di Kota Makassar.
“Sekarang ini Perwalinya sementara digodok oleh pemerintah kota untuk direalisasikan,” pungkasnya.
