ABATANEWS, JAKARTA — Pada acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Jakarta Utara pada Senin (5/8/2024), Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap para gubernur dan penjabat gubernur yang hadir.
Dalam pidatonya, Megawati menyoroti kurangnya kepedulian para pejabat saat ini terhadap nasib bangsa. Berbeda dengan ayahnya, Sukarno, yang sejak usia muda telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Megawati mengenang perjalanan panjang Sukarno dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk pengalamannya keluar-masuk penjara dan diasingkan ke berbagai tempat seperti Ende, Bengkulu, Bangka, Prapat, dan Sukamiskin.
Baca Juga : Jelang Pencoblosan, Megawati: Kita Harusnya Belajar dari Rakyat Ghana
“Bayangkan, dia sudah tahu keluar masuk penjara, dibuang. Sukamiskin itu langganannya,” ungkapnya dengan penuh emosi.
Di hadapan para pejabat yang hadir, Megawati mengkritik kurangnya nurani, etika, dan moral di kalangan pejabat negara saat ini.
“Kalian gak punya nurani, kalian tidak punya etika, kalian tidak punya moral,” ujar Megawati dengan nada tegas.
Baca Juga : Batuk-batuk, Alasan Megawati Tak Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres
Ia menekankan bahwa pejabat negara seharusnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Lebih lanjut, Megawati meminta para pejabat untuk merenungkan posisi mereka dan bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.
Ia menegaskan pentingnya kesadaran atas jabatan dan hak yang dimiliki, yang seharusnya diperlakukan dengan bijak dan adil.
Baca Juga : Sisa 3 Hari, MPR Belum Sampaikan Undangan Pelantikan Presiden ke Megawati
“Kalau saya salah ngomong, tidak laki tidak perempuan, jadi artinya jangan ya macam-macam. Ya dong, bagaimana sih sudah diberi hak yang sama, tidak ada dari presiden sampai kaum papa, haknya sama,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Megawati memberikan peringatan agar para pejabat tidak sewenang-wenang dan selalu ingat akan tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara.
Ia berharap, para pejabat dapat meneladani semangat perjuangan Sukarno dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
