ABATANEWS, MAKASSAR – Putra Calon Presiden nomor urut 3, Muhammad Zinedine Alam Ganjar bertemu dengan sejumlah relawan Ganjar Pranowo, seperti Ganjarist, Sahabat Ganjar, Garuda Milenial, Srikandi Ganjar, Banteng Muda Indonesia dan lain sebagainya.
Pertemuan tersebut dilakukan di secara terbuka dan dihadiri oleh ratusan relawan, serta menghasilkan sejumlah isu strategis dan diskusi interaktif antara relawan dan Alam.
Acara berlangsung di Popsa District, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan (5/12).
Baca Juga : PDIP Umumkan Usungan di Pilgub Akhir Juli, Siapa Disiapkan Lawan Andi Sudirman?
Dari sejumlah diskusi yang muncul, ada satu pertanyaan menarik terkait, salah satunya terkait riset.
Alam menilai, pentingnya negara untuk mengembangkan dana riset secara lebih optimal dalam menciptakan hal-hal baru untuk kemajuan suatu negara.
“Kita bisa lihat contoh-contoh di negara lain yang mengalokasikan dana riset cukup besar karena dana riset pun menjadi sebuah basis bagaimana terobosan baru diciptakan oleh negara, setidaknya memfasilitasi teman-teman untuk berkreasi,” kata Alam.
Baca Juga : Pembubaran TPN, Ganjar Tegaskan Bakal Jadi Oposisi Pemerintah
Berdasarkan data terakhir UNESCO, besaran anggaran riset yang dialokasikan pemerintah Indonesia pun masih sangat rendah (0,1% dari Pendapatan Domestik Bruto pada 2021) bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga (0,5% di Thailand, 1,3% di Malaysia, dan 2,1% di Singapura).
Persoalan tersebut seringkali banyak peneliti muda kesulitan untuk mendapatkan akses riset yang memadai. Sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pengembangan penelitian di Indonesia.
Selain itu, Alam pun mencermati bagaimana data riset di Indonesia yang tidak satu pintu. Alam melihat seringkali ada data riset yang berbeda dalam cakupan yang sama.
Baca Juga : MK Kembali Beri Putusan Sidang Sengketa Pilpres, Giliran Gugatan 03 Ditolak
Untuk itu, menurut Alam pentingnya data riset yang terintegrasi satu pintu guna memudahkan para peneliti untuk memperoleh informasi yang sama.
“Nanti akan ada satu data, dimana satu data itu akan dipakai untuk keseluruhan lembaga negara, data tersebut akan terintegrasi sehingga tidak ada tumpang tindih dan perbedaan data antar lembaga, apabila nantinya ada persoalan hal tersebut akan lebih mudah evaluasi karena aksesnya satu pintu,” pungkas Alam.
