ABATANEWS, MAKASSAR – Transparansi dan akses informasi menjadi salah satu perhatian utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Claro Makassar pada Sabtu (22/2). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menegaskan bahwa evaluasi adalah langkah penting bagi organisasi modern agar dapat terus beradaptasi dengan dinamika eksternal.
“KPU Provinsi wajib melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pemilu dan menyusun laporan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel,” ujarnya.
Baca Juga : Tanpa Danny-Azhar, KPU Sulsel Tetapkan Sudirman-Fatman Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah kendala dalam proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), terutama terkait akses publik terhadap informasi. Hasbullah menyoroti bahwa masyarakat masih sering kesulitan memperoleh informasi terkait proses tersebut.
“Kadang masyarakat sulit mendapatkan akses, dan ini selalu menjadi persoalan yang muncul dalam proses sengketa. KPU sebagai pelaksana teknis harus lebih terbuka,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, KPU RI telah menetapkan bahwa masyarakat dan media memiliki hak untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di setiap TPS. Hasbullah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.
Selain isu transparansi, evaluasi juga mencakup empat dimensi utama, yaitu tahapan, non-tahapan, kelembagaan, dan eksternal.
“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan catatan penting bagi keempat dimensi tersebut,” tambah Hasbullah.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk para pakar yang memberikan masukan terkait format dan substansi evaluasi. Hasbullah berharap FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat penyelenggaraan pemilu ke depan.
Baca Juga : KPU Sulsel Raih 2 Penghargaan pada Rakornas KPU se-Indonesia di Ancol
“Evaluasi ini adalah bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga proses demokrasi di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih baik dan transparan,” pungkasnya.
