ABATANEWS, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) resmi menahan seorang kepala unit bank pelat merah di Kota Makassar berinisial AH. Pria tersebut diseret ke meja hukum akibat perkara rasuah berupa manipulasi kredit fiktif yang menggerus keuangan negara hingga menelan kerugian miliaran rupiah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, memaparkan bahwa status hukum AH ditingkatkan usai tim penyidik merampungkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi dan seorang ahli, serta menyita sejumlah dokumen krusial.
Berdasarkan gelar perkara di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti permulaan yang sah. Penetapan tersangka ini tertuang dalam Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 yang diteken pada Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga : Pengadilan Negeri Makassar Tolak Praperadilan Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin
“Pengusutan kasus ini dimulai sejak 30 September 2026. Tim bergerak cepat dan profesional. Usai dinyatakan sehat oleh tim medis Klinik Adhyaksa, Tersangka AH langsung digelandang ke Lapas Kelas 1 Makassar untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026,” jelas Soetarmi, Senin (16/11/2026).
Soetarmi lantas membeberkan modus operandi yang dilakoni sang kepala unit. Dalam rentang waktu Februari hingga Mei 2026, AH nekat mengajukan dan mencairkan pinjaman siluman dengan merekayasa data serta persyaratan administratif.
Seluruh aksi lancung tersebut dieksekusi secara sepihak tanpa mengindahkan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure / SOP) yang berlaku.
Baca Juga : Praperadilan Eks Pj Gubernur Sulsel Masuki Babak Akhir, Putusan Dibaca Senin 9 November
“Akibat perbuatan culas tersebut, tersangka berhasil meloloskan 16 paket kredit fiktif. Ulah manipulatif AH ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, yakni menyentuh angka Rp2.315.754.000,” beber Soetarmi.
Kendati demikian, Kejati Sulsel menegaskan bahwa penegakan hukum ini belum berhenti pada AH semata. Tim penyidik masih terus mendalami perkara guna membidik potensi keterlibatan pihak-pihak lain.
“Bapak Kajati Sulsel dengan tegas mengimbau para saksi agar kooperatif selama pemeriksaan. Saksi dilarang keras mencoba merintangi penyidikan, merusak atau menghilangkan barang bukti, maupun melobi-lobi penanganan perkara,” tandasnya.
Baca Juga : Siksa Junior Hingga Tewas, Eks Anggota Polisi Polda Sulsel Dijatuhi Hukuman 15 Tahun
Guna merampungkan berkas perkara agar segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tim penyidik terus menggencarkan serangkaian langkah taktis. Mulai dari penggeledahan, pemblokiran rekening, hingga penelusuran aliran dana (follow the money) dan aset (follow the asset).
Kejati Sulsel memastikan seluruh jajarannya tetap berkomitmen mengusut kasus ini secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip Zero KKN.
Atas perbuatannya, AH dijerat dengan sangkaan berlapis. Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001. Subsidair: Pasal 604 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.