ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, kembali menorehkan prestasi membanggakan dari Pemerintah pusat, pada ajang di tingkat regional Sulawesi.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kota Makassar berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Creative Financing Regional Sulawesi Tahun 2026 pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tak hanya membawa pulang piagam penghargaan, Kota Makassar juga memperoleh reward dan insentif senilai Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan.
Baca Juga : Kepala Bappeda Makassar Tekankan Nilai Pancasila dalam Pembangunan
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada malam penganugerahan yang berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026) malam.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih, Pemerintah Kota Makassar di tahun 2026 ini.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar yang terus berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.
Baca Juga : Bappeda Kota Makassar Bahas PDRB Bersama Pemkot Surabaya
“Tentu ini sangat membahagiakan. Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras kita bersama yang menghasilkan pengakuan atas kinerja daerah dalam kategori Creative Financing,” ujar.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan Munafri-Aliyah, Kota Makassar tidak hanya sukses meraih posisi tertinggi pada kategori Creative Financing, tetapi juga mencatatkan prestasi lain dengan meraih penghargaan masuk III besar, kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.
Selain itu, Kota Makassar juga menerima penghargaan atas Pertumbuhan Kepesertaan Tertinggi serta Pelopor Program Perlindungan Pekerja Rentan Berbasis Jaminan Hari Tua (JHT) tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi.
Baca Juga : Mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar Belajar Perencanaan Pembangunan di Bappeda
Rangkaian penghargaan tersebut semakin memperkuat posisi Kota Makassar sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di kawasan timur Indonesia.
Berbagai capaian itu mencerminkan keberhasilan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif, memperluas perlindungan sosial, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung program-program strategis yang berdampak langsung bagi warga.
Menurut Munafri, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan baru sekaligus memaksimalkan potensi yang telah dimiliki melalui regulasi yang kuat dan terukur.
Baca Juga : Kepala Bappeda Buka Giat Pra Musrenbang Tematik Stunting Kota Makassar Tahun 2026
“Artinya, selain kita mendapatkan sumber pendapatan yang baru, juga bagaimana regulasi yang kuat bisa memaksimalkan pola-pola pendapatan, khususnya yang ada di Kota Makassar,” tuturnya.
“Kami menyasar seluruh potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah untuk memastikan tidak ada lagi potensi yang luput dari pengamatan,” sambung politisi Golkar itu.
Lebih lanjut Appi menyebutkan, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Bappeda Makassar Sinkronkan Program OPD untuk Pembangunan Inklusif 2027
Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, transformasi digital yang terus didorong oleh Pemerintah Kota Makassar menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui digitalisasi layanan pemerintahan dan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, penerimaan daerah dapat meningkat secara signifikan.
Selain itu, kata dia program digitalisasi pemerintah yang kami jalankan, ditambah sistem regulasi yang kami bangun, memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan.
Baca Juga : Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kepala Bappeda Makassar Ajak Masyarakat Wujudkan Pembangunan Inklusif
“Ini akan terus kami kembangkan untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang lebih besar lagi guna mendukung proses pembangunan di Kota Makassar,” katanya.
Ia berharap penghargaan yang diraih tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Dengan capaian tersebut, Kota Makassar semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di kawasan timur Indonesia, sekaligus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.
Baca Juga : Bappeda Makassar Bahas Draft Awal Perwali Penghargaan Masyarakat 2026
Munafri menegaskan, di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, daerah dituntut untuk terus berinovasi dan kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif guna memastikan program pembangunan tetap berjalan optimal.
“Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan kesejahteraan warga dapat terus meningkat,” tutup Appi.
Diketahui, ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi sendiri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berdasarkan sejumlah indikator strategis pembangunan.
Baca Juga : Bappeda Makassar Akan Perbarui Data Anak Putus Sekolah secara Berkala
Terdapat empat kategori utama yang menjadi fokus penilaian, yakni Kategori Pengendalian Inflasi, Kategori Creative Financing, Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, serta Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.
Untuk Kategori Creative Financing, penilaian difokuskan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sekaligus menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola keuangan, pemanfaatan digitalisasi pemerintahan, hingga konsistensi daerah dalam memenuhi indikator tata kelola yang baik, termasuk rekomendasi dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga : Jamin Akuntabilitas APBD 2026, Kepala Bappeda Makassar Kawal Ketat Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran
Sementara itu, Kategori Pengendalian Inflasi menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi secara konsisten melalui berbagai kebijakan yang terukur.
Penilaian mencakup tingkat kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran terhadap program pengendalian inflasi, serta efektivitas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok.
Adapun Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran melalui program-program ketenagakerjaan yang terencana, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
Baca Juga : Perkuat Tata Kelola Investasi, Bappeda Makassar Godok Perda Penyertaan Modal dan Aset
Aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, alokasi dukungan anggaran, serta inovasi daerah dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.
Sedangkan Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting menitikberatkan pada efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor, penguatan intervensi sosial, serta program yang langsung menyasar kelompok masyarakat rentan.
Keberhasilan Kota Makassar meraih Terbaik I Kategori Creative Financing sekaligus menempati posisi Juara III pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting menunjukkan bahwa berbagai program transformasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar mulai memberikan hasil nyata.
