ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, yang dinahkodai Wali Kota Munafri Arifuddin, terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi laut yang terintegrasi bagi masyarakat kepulauan.
Upaya tersebut kini memasuki tahap konkret setelah adanya sinyal dukungan penambahan armada kapal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa rencana penambahan armada tersebut sudah mulai masuk tahap teralokasi.
Baca Juga : Sekolah di Makassar Adakan Perpisahan Berbayar, Pemkot Makassar Ancam Pecat Kepsek
Pemerintah Kota Makassar diproyeksikan akan menerima kapal untuk memperkuat konektivitas antar pulau di wilayahnya.
“Iya, nanti kita minta tambahan armada dari Direktur Perhubungan Laut. Nah, itu sudah dialokasikan, mudah-mudahan ada kapal yang dialokasikan. Satu dalam waktu dekat akan masuk proses penyerahan,” ujar Munafri.
Upaya tersebut menunjukkan titik terang, itu saat pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan Laut yang turut disaksikan oleh Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Capt. Rudi Susanto, diadakan di ruang rapat direktur kampus tersebut, Jalan Salodong, Makassar, Selasa (14/4/2026).
Baca Juga : Konstruksi Fisik Stadion Untia Dimulai Pertengahan Tahun 2026
Upaya ini difokuskan pada penguatan layanan transportasi laut antar pulau, khususnya bagi masyarakat di wilayah kecamatan kepulauan yang selama ini sangat bergantung pada moda transportasi laut tradisional, yang dikenal sebagai “pete-pete laut”.
Kehadiran layanan yang lebih terintegrasi dan memadai menjadi kebutuhan mendesak guna menunjang aktivitas ekonomi, sosial, hingga akses terhadap layanan dasar masyarakat kepulauan.
Apalagi, bentang alam geografis kepulauan yang menjadi ciri khas Kota Makassar, kebutuhan akan konektivitas transportasi laut bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan urat nadi utama mobilitas masyarakat.
Baca Juga : Pemkot Makassar Fokus Ubah Pola Kelola Sampah, Edukasi Masyarakat Diperlukan
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus mengintensifkan langkah-langkah strategi melalui negosiasi dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan, baik di tingkat Provinsi maupun pusat.
“Meski saat ini Pemerintah Kota Makassar telah memiliki satu unit kapal untuk operasional, namun memerlukan tambahan kapal sebelum beroperasi,” katanya.
Pria yang akrab disapa Appi itu, tidak berhenti pada pencapaian tersebut, melainkan aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, guna memperoleh tambahan dukungan armada dan penguatan sistem layanan transportasi laut.
Baca Juga : Munafri–Aliyah Hadirkan Lampu Tenaga Surya di Kepulauan, Armada Laut Segera Terwujud
Pertemuan di kampus PIP ini, menjadi momentum penting dalam mendorong terwujudnya dukungan pusat terhadap penguatan konektivitas laut Makassar yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, kehadiran armada kapal baru nantinya akan menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini masih terbatas.
Kapal tersebut nantinya akan difungsikan sebagai moda transportasi reguler yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya, yang memiliki trayek tetap.
Baca Juga : FGD DLH Makassar, Melinda Aksa Tekankan Solusi Konkret Atasi Krisis Sampah
“Kita pastikan bahwa kapal itu akan menjadi alat transportasi masyarakat di pulau-pulau untuk menghubungkan antar pulau. Jadi seperti pete-pete yang memutari trayek yang ada,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar sebenarnya telah lebih dulu menyiapkan satu unit kapal percontohan. Hanya saja, masih perlu pengawasan jalur pajak layaran.
Armada ini akan segera diluncurkan pada tahap uji coba operasional sebelum sistem transportasi laut tersebut diterapkan secara lebih luas.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bersiap Hadapi El Nino Godzilla, Antisipasi Krisis Air Bersih Jadi Fokus Utama
“Kita sudah punya satu percobaan, nanti kita akan meluncurkannya untuk contoh itu,” tambahnya.
Selain itu, satu unit kapal lainnya juga direncanakan akan dihadirkan melalui skema kerja sama dengan pihak terkait Kementerian Perhubungan, sebagai bagian dari strategi kolaboratif dalam memperkuat layanan transportasi laut di Makassar.
Munafri menegaskan, seluruh langkah ini merupakan bagian dari visi Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan konektivitas wilayah yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca Juga : 60 Lapak PKL di Tamalanrea Ditertibkan
“Apa yang kami lakukan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan Kepulauan,” tutup Appi.
Sedangkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa gangguan tersebut telah melakukan pengawasan rute pelayaran sekaligus menghitung kebutuhan operasional kapal, termasuk perkiraan penggunaan BBM dan waktu perjalanan.
“Jadi, kami mulai dari daratan Barrang Lompo, kemudian kami menuju menghitung kebutuhan BBM dan waktu perjalanannya,” katnaya.
Baca Juga : Munafri Alihkan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Untuk Pendidikan dan Infrastruktur di Daratan Hingga Pulau
“Dari pulau Barrang Lompo, rutenya ke Lumu-Lumu, Langkai, lalu ke Lanjukang, kemudian kembali lagi melalui Barrang Lompo ke Bonetambung, Lumu-Lumu, Lanjukang, turun ke Langkai, dan kembali ke Barrang Lompo. Itu rute yang sudah kami survei,” lanjut Rheza.
Untuk wilayah Pulau Kodingareng, selanjutnya, masih dalam tahap kajian karena letaknya yang lebih jauh ke arah laut lepas.
Namun, tidak menutup kemungkinan rute tersebut akan dilayani jika terdapat tambahan armada di masa mendatang.
Baca Juga : 27 Lapak PKL di Kecamatan Tallo Ditertibkan
“Kalau Kodingareng memang masih kami pikirkan, karena posisinya lebih keluar. Tapi kalau nanti ada tambahan kapal, bisa saja dibuat rute khusus Barrang Lompo ke Kodingareng,” ujarnya.
Dari sisi operasional, Dishub Makassar memikirkan frekuensi pelayaran masih terbatas, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran BBM yang tersedia saat ini.
Berdasarkan perhitungan awal, layanan ini kemungkinan hanya dapat beroperasi sekitar 12 hingga 13 kali dalam satu periode anggaran.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Implementasi SAKIP, Wali Kota Minta Komitmen dan Konsistensi Kinerja
“Untuk sementara, kemungkinan baru satu kali dalam sepekan. Itu pun masih berdasarkan perkiraan anggaran BBM yang ada,” tuturnya.
“Kalau nanti ada penambahan anggaran, mungkin bisa ditingkatkan menjadi dua kali sepekan,” sambung Rheza.
Penentuan hari operasional juga masih dalam pembahasan, dengan mempertimbangkan karakteristik kapal yang digunakan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Implementasi SAKIP, Wali Kota Minta Komitmen dan Konsistensi Kinerja
Saat ini, armada yang disiapkan merupakan kapal kayu dengan kecepatan maksimal sekitar 7 knot dalam kondisi laut normal.
Kapal kayu tentu tidak secepat speedboat, jadi mampir harus mempertimbangkan waktu perjalanan, termasuk kondisi cuaca.
“Memasuki pertengahan tahun, biasanya gelombang lebih tinggi, sehingga kecepatan kapal juga bisa menurun,” jelasnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Implementasi SAKIP, Wali Kota Minta Komitmen dan Konsistensi Kinerja
Meski demikian, respon masyarakat kepulauan terhadap rencana ini tergolong sangat positif. Rheza mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat sering menghadapi kesulitan dalam mobilitas, bahkan harus bergotong royong untuk menyewa kapal dalam kondisi darurat.
Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau. Dari hasil survei, hanya beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung yang memiliki dermaga, meski sebagian masih belum representatif untuk sandar kapal berukuran besar.
Sementara Lumu-Lumu dan Lanjukang belum memiliki dermaga. Lanjukang memang ada rencana pembangunan dermaga wisata, tapi masih dalam proses.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Implementasi SAKIP, Wali Kota Minta Komitmen dan Konsistensi Kinerja
“Ini tentu jadi perhatian kami karena kapal membutuhkan kedalaman tertentu untuk sandar,” ungkapnya.
Pemerintah kota juga menargetkan layanan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat jika dukungan anggaran memungkinkan.
Sedangkan untuk tahap awal, program ini akan diawali dengan soft launching sekaligus uji coba operasional guna melihat efektivitas layanan di lapangan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Implementasi SAKIP, Wali Kota Minta Komitmen dan Konsistensi Kinerja
“Mudah-mudah bulan Mei sudah bisa kita mulai. Kita akan soft launching dulu, kemudian trial untuk melihat bagaimana perkembangannya,” kata Rheza.
Saat ini, armada yang tersedia baru satu unit kapal bantuan. Namun, Pemerintah Kota Makassar masih terus berupaya mendapatkan tambahan armada dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Kapal yang disiapkan memiliki kapasitas angkut sekitar 25 hingga 30 penumpang, dengan kemungkinan penyesuaian tergantung muatan barang.
Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Implementasi SAKIP, Wali Kota Minta Komitmen dan Konsistensi Kinerja
“Kehadiran layanan ini diharapkan mampu menjadi solusi transportasi yang terjangkau, sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar,” harapnya.
