ABATANEWS, MAKASSAR – Jajaran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Selatan berhasil menindak tiga perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pengungkapan ini merupakan capaian dari operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang berlangsung pada 13 hingga 19 November 2026 di wilayah hukum Sulsel.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Pol Osva, menjelaskan bahwa operasi sepekan tersebut memetakan dua modus dominan yang kerap menjerat warga Sulsel. Para pelaku umumnya memanfaatkan iming-iming gaji fantastis untuk pengiriman buruh migran secara ilegal ke luar negeri, serta menjebak korban ke dalam praktik prostitusi.
“Kasus Pertama di Kabupaten Gowa. Petugas mengamankan terlapor berinisial MDI atas dugaan perekrutan ilegal terhadap dua korban, N dan LN. Kasus ini terungkap di wilayah Siria, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 01.00 WITA. Terlapor menjanjikan pekerjaan berpenghasilan tinggi di Sarawak, Malaysia,” ujarnya di Mapolda Sulsel pada Jumat (20/11/2026).
Baca Juga : Mulai Hari Ini! Polda Sulsel Sasar Pengendara Main HP hingga Knalpot Brong dalam Operasi Zebra Pallawa 2026
Pengungkapan berikutnya berlokasi di Kabupaten Maros. Kepolisian berhasil memutus upaya keberangkatan empat calon pekerja berinisial MR, J, M, dan AA saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Pelaku berinisial AN menggunakan taktik yang identik dengan kasus di Gowa, yakni mengiming-imingi para korban dengan lowongan kerja berupah besar di wilayah Sarawak, Malaysia.
“Kasus Ketiga terjadi di Kabupaten Bantaeng. Penyidik menindak terlapor berinisial HD di wilayah Laseppang pada Rabu (18/11/2026). Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, terlapor merekrut korban berinisial AL untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK),” jelasnya.
Guna memberikan efek jera, penyidik menjerat para terlapor dengan pasal berlapis yang merujuk pada UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, serta pasal relevan di dalam KUHP. Atas perbuatannya, para pelaku dibayangi vonis penjara paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun, beserta sanksi denda mulai dari Rp120 juta hingga Rp600 juta.
Baca Juga : Perang Kelompok Pecah di Jalan Borong Raya Makassar, Polisi Amankan Enam Pemuda dan Senapan Angin
Di samping langkah represif, kepolisian turut mempertebal pengawasan di sejumlah pintu keluar-masuk yang rawan menjadi jalur pemberangkatan nonprosedural, seperti bandara dan pelabuhan, lewat 39 giat penyelidikan. Upaya pencegahan dari hulu juga digencarkan melalui 887 sesi sosialisasi ke berbagai sekolah hingga kalangan pekerja swasta.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan, pernikahan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik apabila terdapat indikasi eksploitasi, penipuan, atau pemberangkatan menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan,” imbau Kombes Pol Osva.