ABATANEWS, MAROS – Hingga Oktober realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros sudah mencapai Rp238,7 miliar atau 69,68 persen dari target PAD tahun ini. Dimana target PAD tahun 2025 ini sebesar Rp342,6 miliar.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, usai rapat evaluasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), para OPD dan camat di Ruang Rapat Bupati, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Berdasarkan laporan Bapenda, capaian PBB sudah 89 persen atau Rp36,3 miliar dari target Rp40,5 miliar,”ungkapnya.
Baca Juga : Pemkab Maros Akan Bangun Ulang Jembatan Pakere, Siapkan Rp 25 Miliar
Dia menyebut kalau capaian secara keseluruhan cukup baik, sebab sejumlah kecamatan masih tercatat minim dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Seperti Kecamatan Moncongloe, reisasinta baru mencapai 34 persen atau sekitar Rp1,3 miliar dari target Rp3,8 miliar.
Selanjutnya Kecamatan Maros Baru realisasinya tercatat sekitar 51,44 persen atau Rp455 juta dari target Rp885 juta.
Baca Juga : Rencana Kenaikan Gaji ASN, Pemkab Maros Butuh Rp 50 Miliar
Sedangkan Kecamatan Marusu, realisasinya mencapai 53,67 persen atau Rp3,6 miliar dari target Rp6,8 miliar.
Meski demikian kata dia, terdapat beberapa kecamatan juga mampu menunjukkan peningkatan signifikan.
Misalnya di Kecamatan Mandai hingga saat ini realisasinya sudah mencapai 91,19 persen atau Rp20 miliar dari target Rp21,9 miliar.
Baca Juga : Serapan Anggaran Pemkab Maros Masih Butuh Digenjot
Bahkan Kecamatan Camba tercatat sebagai salah satu kecamatan yang realisasi PBB nya sudah menghampiri target. Sebab realisasinya sudah mencapai 98,56 persen atau Rp172 juta dari target Rp174 juta.
“Jadi kita sudah tekankan kepada para camat untuk lebih maksimal dalam penagihan karena masih ada waktu. Alhamdulillah teman-teman camat menyanggupi,” tegasnya.
Diakuinya ada beberapa kendala masih dihadapi di lapangan selama pengumpulan PBB. Salah satunya, banyak wajib pajak yang berdomisili di luar daerah serta adanya data ganda. Sehingga perlu dilakukan perbaikan.
Baca Juga : Pemkab Maros Kembali Borong Tiga Penghargaan Tingkat Nasional
Tak hanya itu, sebagian masyarakat juga yang masih menunggu masa panen untuk bisa melunasi kewajibannya.
Sementara untuk realisasi PAD di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga masih ada yang penerimaannya masih rendah.
Seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang realisasinya baru sekitar Rp252 juta atau sekitar 56 persen dari target Rp450 juta.
Baca Juga : Maros Ekspor Produk Perikanan Rp 54 Miliar Menuju 8 Negara
Juga di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPUTRPKPP) baru mengumpulkan Rp3,2 miliar atau 37,37 persen dari target Rp8,6 miliar.
“Kendalanya karena alat berat yang dipersewakan sudah tua. Sehingga biasanya setelah disewa langsung rusak dan butuh biaya banyak,” sebutnya.
Sehingga kata dia, untuk jangka panjang, akan di lakukan peremajaan alat di OPD yang asetnya sudah tua dan tidak produktif.
Baca Juga : Bupati Maros Ungkapkan Pentingnya Penguasaan AI bagi ASN
“Supaya kinerja pendapatan bisa meningkat,” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan pihaknya akan turun ke lapangan menyikapi permasalahan terkait PBB yang terjadi di kecamatan.
Dia akan memantau progres dan menyisir permasalahan tersebut.
Baca Juga : Berhasil Tekan Stunting, Pemkab Maros Terima Dana Insentif Fiskal Rp 6 Miliar Lebih
“Besok kami mulai turun, dua kecamatan per hari. Kami ingin pastikan permasalahan PBB bisa diselesaikan segera. Misalnya yang ganda datanya juga harus jelas,” jelasnya.
