Senin, 11 September 2023 14:10

Di Hadapan Pimpinan OJK, Penjabat Gubernur Bahtiar Dorong Literasi dan Akses Keuangan

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu malam, 10 September 2023.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu malam, 10 September 2023.

ABATANEWS, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu malam, 10 September 2023.

Dalam pertemuan tersebut, membahas terkait literasi keuangan serta penanganan inflasi yang juga merupakan salah satu program prioritas Pj Gubernur Bahtiar.

“Saya senang dan berbahagia bisa bersilaturahmi dengan pimpinan OJK dan LPS dan berdiskusi agar pemahaman kita sama,” kata Bahtiar.

Baca Juga : Pemerintah Pusat Sebut Penanganan Stunting di Sulsel Masuk Kategori Berdaya

Ia menyampaikan, penanganan inflasi harus dilakukan secara bersama-sama. Bukan hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga stakeholder lainnya.

Termasuk OJK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, untuk lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan.

Sehingga memberikan manfaat terjadinya gerak ekonomi yang cepat dan berkelanjutan serta untuk memitigasi risiko dampak inflasi terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini berharap, pertumbuhan terjadi merata di seluruh wilayah, bukan hanya di Makassar.

“Sistem keuangan memang besar, salah satunya memang soal perbankan dan keuangan. Ini yang kita bicarakan juga supaya swasta di sini juga bisa tumbuh. Serta pertumbuhan tidak hanya terpusat di Makassar saja,” sebutnya.

Bahtiar juga mendorong peranan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk percepatan akses keuangan daerah dalam mendorong perekonomian daerah.

Baca Juga : Pastikan Layanan Sesuai Aturan, Komisi IX DPR RI Tinjau RS Kemenkes Makassar

Karena untuk membangun Indonesia harus dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif.

“Tapi yang paling mendasar adalah tingkat literasi keuangan yang justru cenderung lemah di Sulsel, walaupun tingkat inklusi keuangan Sulsel mencatatkan prestasi melebihi nasional, sehingga butuh sentuhan khusus,” pungkasnya.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Salampua, menyebutkan, di tahun 2022 tingkat literasi keuangan Sulsel baru di angka 36,88 persen sedangkan nasional 49 persen.

Baca Juga : Dicurigai Terlibat Judi Online, 10.000 Rekening Bank Diblokir

Bahtiar meminta Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS intens melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan dan perbankan.

“Bagi saya, literasi keuangan penting. Literasi keuangan kita dapat semakin meningkat ketika empat lembaga negara ini beroperasi dengan baik di daerah ini. Jadi saya yakin literasi keuangan akan meningkat,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendukung rencana dibukanya dan penempatan kantor perwakilan LPS yang juga dibahas pada pertemuan ini.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Sedangkan, Pimpinan OJK Frederica Widyasari Dewi, menyampaikan apresiasinya atas penerimaan dan sambutan pada pertemuan ini.

“Alhamdulillah diterima luar biasa, saya sangat suprise dengan penyambutan ini dan Insya Allah ini membawa berkah untuk kita semua,” ucapnya.

Ia menjelaskan terkait peranan OJK. Sebelum adanya OJK, pengawasan sektor keuangan terpisah-pisah. Sehingga banyak kasus kejahatan memanfaatkan celah tersebut.

Baca Juga : Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di Maros, Siapkan 800 Pax Makanan

“Tidak saling berdiskusi dan ini fenomena seluruh dunia, akhirnya dibentuk OJK di mana pengawasan satu atap untuk pasar modal, perbankan, asuransi dan dana pensiun. Dan InsyaAllah koperasi yang open look masuk ke kita, kripto dan lain-lain itu masuk ke OJK. Di mana tugas OJK menjadi sangat besar,” paparnya.

Ia menjelaskan, potensi keuangan di Sulsel sangat besar. Melalui program OJK, misalnya dapat membantu untuk melakukan raising fund (menghimpun dana) untuk go public melalui pasar modal.

“Itu ada tim untuk bagaimana cara mendatangkan fund masuk ke Sulsel, termasuk bisa dari luar negeri. Itu bisa membantu untuk mengakselerasi pembangunan di sini,” jelasnya.

Baca Juga : Realisasi Investasi Sulsel Tahun 2024 Baru Tembus Rp 9 Triliun

Ia juga mendukung apa yang disampaikan Bahtiar bahwa di Sulsel harus tumbuh sumber-sumber ekonomi baru. “Sektor keuangan bisa mendukung apapun yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi,” pungkasnya.

Penulis : Wahyuddin
Komentar