Rabu, 18 November 2026

Desakan Buka Ijazah Anggota DPR Menguat, Ini Respons Parpol hingga Pimpinan Dewan

Gedung MPR RI,
Gedung MPR RI,

ABATANEWS, JAKARTA – Gelombang tuntutan agar seluruh anggota DPR RI memublikasikan dokumen ijazah serta rekam jejak pendidikannya terus menyita perhatian luas. Gerakan yang diinisiasi oleh akun Farida Octavia melalui platform Change.org sejak 12 November 2026 tersebut tercatat telah mengantongi dukungan lebih dari 27 ribu tanda tangan.

Menanggapi bergulirnya petisi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh dokumen persyaratan para wakil rakyat saat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif telah dipublikasikan secara terbuka melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU terbuka. Sehingga bisa dilihat di KPU data-data mengenai calon sebelum menjadi anggota, pada waktu menjadi calon legislatif ada semua, demikian,” terang Dasco usai menghadiri rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya, Saan Mustopa. Ia mengimbau masyarakat agar tidak tergesa-gesa membangun asumsi negatif maupun menyimpulkan bahwa rekam jejak akademik para legislator bermasalah. Menurut Saan, profil serta riwayat studi setiap anggota parlemen dapat ditelusuri secara mandiri lewat pangkalan data resmi milik DPR maupun KPU.

“Jadi, jangan sampai misalnya apa, jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah. Itu bisa dicek saja,” ungkap Saan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem tersebut memaparkan, kesekretariatan DPR telah menyediakan portal daring yang merinci biodata para anggota dewan. Rincian serupa, lanjut dia, juga tersimpan di sistem KPU, lengkap dengan keterangan riwayat pendidikan hingga daerah pemilihan (dapil) masing-masing legislator.

“Ini kan sebenarnya riwayat pendidikan itu kan bisa di-tracking. Kan ada, ada laman ya di DPR ini yang bisa melihat apa, latar belakang anggota DPR,” tuturnya.

Saan menambahkan, jika muncul keraguan dari masyarakat mengenai keabsahan latar belakang pendidikan legislator tertentu, publik dipersilakan mengeceknya melalui kanal resmi tersebut. Langkah verifikasi itu sekaligus menjadi bukti bahwa setiap anggota parlemen telah memenuhi ambang batas kualifikasi yang diwajibkan undang-undang sebelum melenggang ke Senayan.

“Kan pasti dicek. Ah sesuai nggak dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kan gitu. Terutama persyaratan minimal apa, seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif, kan,” ujarnya.

Sementara itu, dari kalangan partai politik, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengimbau agar polemik pemeriksaan ijazah anggota dewan tidak perlu diperlebar. Ia menilai seluruh data kualifikasi pendidikan para wakil rakyat sudah tercantum secara transparan di laman resmi KPU.

“Saya kira urusan ijazah-ijazah [anggota DPR] ini sebetulnya nggak usah kita perpanjang ya,” tegas Doli kepada awak media di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menguatkan argumennya, Doli merujuk pada penjelasan Sufmi Dasco Ahmad mengenai keterbukaan informasi riwayat pendidikan anggota legislatif. Atas dasar itu, Doli justru mempertanyakan agenda di balik mencuatnya kembali tuntutan verifikasi ijazah tersebut.

Menurutnya, polemik semacam ini hanya akan menyita waktu dan energi bangsa. Ia berpandangan, seluruh elemen masyarakat semestinya memusatkan perhatian pada upaya mendukung jalannya roda pemerintahan.

“Saya kira kita semua harusnya fokus untuk membantu pemerintah ini, menjalankan semua program-programnya supaya bisa deliver di masyarakat dan masyarakat kita bisa segera juga merasakan program-program itu,” jelasnya.

Lebih jauh, Doli memastikan bahwa setiap anggota parlemen yang kini menjabat telah melewati tahapan verifikasi administrasi pencalonan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) secara sah dan akuntabel.

“Dan saya kira kemarin itu kan dalam proses pencalonan dan pencalegan semuanya sesuai dengan prosedur ya, yang sudah diatur dalam perundang-undangan kita dan juga dijalankan dengan baik oleh penyelenggara pemilu khususnya KPU,” pungkasnya.

Komentar