ABATANEWS, MAKASSAR — Danny Pomanto kembali menyapa masyarakat Makassar, kali ini sebagai juru kampanye (jurkam) untuk Calon Wali Kota Makassar nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail, dalam Pilkada Makassar 2024.
Kehadirannya di TPI Paotere menjadi bukti komitmennya untuk mendukung Indira melanjutkan program-program yang telah berhasil mengubah wajah Makassar selama dua periode kepemimpinannya.
Di tengah kesibukan nelayan dan pedagang di kawasan tersebut, Danny dan Indira menyapa warga dengan gaya khasnya, membangun dialog hangat yang menggambarkan kedekatan keduanya dengan masyarakat.
Baca Juga : LSI Denny JA: Tren Elektabilitas Sehati Meroket, Mulia Perlahan Tergusur
Dalam orasinya, Danny mengajak warga untuk mendukung Indira sebagai figur yang dia yakini memiliki visi besar untuk membawa Makassar meneruskan kebaikan yang sudah dia torehkan.
Danny berkisah, sebagai Wali Kota Makassar dua periode, dia memberikan perhatian khusus pada TPI Paotere sebagai salah satu pusat perekonomian di bidang perikanan.
Dia bahkan mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk pembenahan kawasan tersebut menjelang akhir periode pertamanya pada 2019.
Baca Juga : Community Gathering Jadi Wadah Aspirasi Generasi Muda Bersama Indira Yusuf Ismail
Namun, pada Oktober 2019, pengelolaan TPI Paotere diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dengan status PPI atau Pelabuhan Pendaratan Ikan.
Dengan demikian, pengelolaan kawasan ini tidak lagi berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Makassar.
“Sayangnya waktu dua tahun Pj Wali Kota masuk, ini diserahkan ke provinsi. Kita sudah punya siteplan-nya, uang sudah ada, sayangnya itu dialihkan ke sana (Pemprov Sulsel),” ungkap Danny.
Baca Juga : Hujan Deras Tak Halangi Semangat Warga Hadiri Kampanye Akbar Seto-Rezki
“Maka ada dua tindakan yang bisa kita lakukan, ini (TPI Paotere) kembalikan ke Makassar atau tungguma di provinsi,” tambahnya.
Danny menambahkan, TPI Paotere bukan sekadar tempat pelelangan ikan, tetapi memiliki nilai historis yang penting.
Oleh karena itu, dia merasa keberatan jika ada pihak yang ingin mengubah status tempat ini, apalagi keputusan tersebut dibuat ketika dia tidak menjabat sebagai wali kota.
Baca Juga : Tinjau Gudang KPU, Andi Arwin Azis: Logistik Pilkada Siap Didistribusikan
“Atas izin ta semua, saya mau kembalikan tempat ini jadi TPI supaya teman-teman bisa tetap di sini. Ini kan statusnya ditingkatkan, dan saya keberatan karena dikasih naik waktu saya tidak ada. Kalau saya ada, pasti saya jagaki,” ucapnya.
“Insyallah kalau Ibu Indira ditakdirkan di Makassar dan saya di provinsi, janji kami, tidak akan buat nelayan menderita,” tegas Danny.
Di tempat yang sama, Ketua Nelayan Paotere, Arsyad menyampaikan harapan besar Danny dan Indira terhadap upaya peningkatan fasilitas administrasi kapal bagi para nelayan.
Baca Juga : Kunjungi Pasar Butung, Ratusan Pedagang dan Pengunjung Berebut Foto dengan Andi Seto
Hal ini dianggap penting untuk mendukung akses nelayan terhadap berbagai layanan yang menunjang kebutuhan operasional mereka, termasuk akses bahan bakar bersubsidi.
Dia juga mengungkapkan apresiasi terhadap kontribusi yang telah diberikan Danny Pomanto selama menjabat sebagai Wali Kota Makassar, khususnya dalam menghadirkan fasilitas yang mempermudah kehidupan nelayan.
“Insyallah beliau (Danny Pomanto) akan menggampangkan fasilitas administrasi kapal. Kalau tidak ada surat kapal, tidak ada Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN). SPDN juga ini atas bantuan Danny Pomanto saat masih wali kota Makassar,” ungkapnya.
Baca Juga : Blusukan di Kelurahan Masale, Ratusan Warga Sambut Seto dengan Pose Dua Jari
Sementara itu Indira Yusuf Ismail menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh Danny Pomanto, termasuk perhatian khusus terhadap TPI Paotere.
Dia menyampaikan bahwa kawasan ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan, tetapi juga memiliki nilai strategis yang harus dijaga dan dikembangkan.
“Insyaallah, pasangan INIMI akan meneruskan kebaikan yang ada di TPI Paotere, kita pastikan tempat ini tetap menjadi pusat perekonomian nelayan dan pedagang dengan fasilitas yang lebih baik dan pengelolaan yang berpihak pada masyarakat,” jelas Indira.
