ABATANEWS, MAKASSAR — Bawaslu Sulsel menggelar Dialog Publik Tematik bertajuk “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik oleh Penyelenggara Pemilu”, di Hotel d’Maleo, Jalan Pelita Raya, pada Rabu (29/11/2023).
Diskusi ini menghadirkan narasumber: Dr Hasrullah sebagai akademisi, Suparto yang bertindak selaku praktisi media, dan Alamsyah yang saat ini menjabat Anggota Bawaslu Sulsel. Dalam kegiatan ini, wartawan dan mahasiswa di Kota Makassar yang bertindak sebagai peserta.
Suparno, dalam penyampaiannya menyatakan, peran Bawaslu Sulsel dan media massa sangat penting dalam keberlangsungan proses Pemilu 2024.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Bekali Humas Bawaslu Kabupaten/Kota Tentang Pemberitaan Pilkada Serentak 2024
Suparno bercerita, pasca reformasi 1998, ketika pemilihan langsung baru dimulai, peran media sangat besar dalam mensukseskan pesta demokrasi.
“Saya teringat 1999 awal pertama kali pemilu, peran penting media mengawasi pemilu sangat besar. Karena waktu itu kita baru keluar dari masa Orde Baru, bagaimana masyarakat belum bisa menerima utuh informasi. Di situlah peran media, sangat kompeten, mengawal sehatnya pesta demokrasi,” ucap eks Ketua Timsel Komisioner Bawaslu Sulsel 2023 itu.
Diungkapkan Suparno, yang juga eks aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin ini, pola – pola masa Orde Baru dengan Pemilu 2024 terkesan ada kesamaan. Apalagi isu menyangkut netralitas TNI-Polri maupun ASN mulai diragukan.
Baca Juga : Temuan Bawaslu: Pinrang Paling Banyak ASN Bandelnya Jelang Pilkada, Siapa Saja?
Maka dari itu, disebutkan Suparno, Bawaslu dan media perlu membangun sinergitas. Kendati tugas keduanya hampir memiliki kesamaan mengenai pengawasan.
Utamanya mencegah potensi kecurangan serta meminimalisir isu perpecahan di tengah masyarakat seperti berita hoaks, isu SARA, politik uang maupun netralitas Aparatur Negara.
“Rasa-rasanya (Pemilu 2024) mirip – mirip (Orde Baru), maka dari itu kehadiran Bawaslu saya pikir menjadi lembaga sangat terpercaya, harapan publik melakukan pengawasan. Tapi Bawaslu tidak bisa jalan sendiri dengan perkembangan zaman saat ini. Bagaimana teman teman media menjadi partner Bawaslu, bersama menciptakan proses demokrasi yang sehat,” ucapnya.
Hal yang seirama disampaikan Dr. Hasrullah, yang saat ini menjadi Dosen Universitas Hasanuddin. Dia menilai sinergitas Bawaslu dan media perlu terjalin intens menghadapi momentum politik di 2024 ini. Pasalnya pergerakan opini publik melalui platform media sosial sulit dibendung.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Ungkap Hasil Pengawasan Coklit: 31 Pantarlih Terdaftar Parpol dan 232 KK Tak Dapat Stiker
“Sekarang yang luar biasa adalah buzzer, karena sudah terang-terangan dan ini mencederrai demokrasi. Sehingga saya menganggap Pemilu yang harus ditongkrongi, pergerakan opini publik dalam pesta politik. Kemudian negatif campaign yang berbahaya sekarang, soal netralitas, tapi kita tidak tahu ini milik siapa,” ucapnya.
Maka dari itu, Hasrullah mendorong Bawaslu Sulsel untuk membangun kolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Sulawesi Selatan dalam pengawasan Pemilu. Termasuk menggandeng Non Governmental Organization (NGO) yang punya integritas.
“Saya kira integritas harga mati, jadi Bawaslu ini malaikat tidak boleh berpihak, jadi tidak ada jalan lain kita mengajak orang – orang yang punya idealisme. Jadi kalau perlu ajak kampus, saya menganggap kampus punya marwah minimal ini menjadi kolaborasi yang bagus . Kemudian mengajak NGO NGO yang punya idealisme,” saran Hasrullah.
Baca Juga : Awasi Mutarlih, Ketua Bawaslu Sulsel Beri Penguatan Jajaran Adhock di Pinrang
Menanggapi ini, Alamsyah mengaku, sejauh ini pihaknya mengendepankan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu. Pihaknya pun telah mengeluarkan sembilan imbauan berisi rentang larangan larangan penyelenggara Pemilu. Imbauan ini diharapkan betul – betul dipatuhi dengan mengacu pada aturan Undang – undang nomor 7 tahun 2017.
“Persoalan temuan dan laporan belum ada yang masuk ke kami. Tapi Bawaslu sudah ada imbauan kurang lebih 9 terkait masalah kampanye. Sampai sekarang masih kondusif, memang kita kedepankan pencegahan,” ucapnya.
Selain itu, Alamsyah menambahkan, Bawaslu Sulsel juga telah membuka posko di 24 Kabupaten/Kota di masa tahapan kampanye yang berlangsung 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Posko ini untuk Tim Fasilitasi Kampanye.
